Jayapura, Jubi – Presiden Indonesia, Joko Widodo, bertemu dengan Perdana Menteri Papua Nugini (PNG), James Marape, di Port Moresby, Rabu (5/7/2023).
Radio New Zeland, RNZ.com yang mengutip Reuters melaporkan kunjungan satu hari Presiden Joko Widodo memiliki kesepakatan perbatasan dan perdagangan sebagai fokus pembicaraan.
“PNG dan Indonesia sama-sama raksasa ekonomi. PNG di Pasifik dan Indonesia di Asia Tenggara. Bisa dibayangkan jika dua potensi ini digabungkan, tentu akan membawa dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi masyarakat kedua negara, tapi juga kawasan,” kata Widodo kepada wartawan.
Marape mengatakan Indonesia telah setuju untuk mensponsori 2000 mahasiswa PNG untuk kuliah di universitas di Indonesia, dan menjanjikan sekitar $US15 juta untuk meningkatkan Rumah Sakit Port Moresby.
Dia mengatakan hasil lainnya termasuk kesepakatan tentang bea cukai dan pemberantasan kejahatan lintas negara, dan tinjauan baru pengaturan perbatasan untuk memperkuat ekonomi dan perdagangan.
Marape mengatakan bidang-bidang yang membutuhkan kemajuan lebih lanjut termasuk ratifikasi Perjanjian Kerjasama Pertahanan dengan Indonesia di sidang parlemen berikutnya.
Dia mengatakan kunjungan Widodo telah meningkatkan peluang bisnis antara kedua negara.
Marape mengatakan hasil termasuk kesepakatan tentang bea cukai dan memerangi kejahatan lintas negara, dan tinjauan baru pengaturan perbatasan untuk memperkuat ekonomi dan perdagangan.
Kunjungan itu dilakukan setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, bertemu dengan selusin pemimpin kepulauan Pasifik di Port Moresby pada Mei.
Papua Nugini, yang menganggap China sebagai mitra dagang utama, menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan dengan AS selama kunjungan Blinken.
Kesepakatan itu memungkinkan militer AS mengakses pelabuhan dan bandara Papua Nugini.
Papua Nugini berbatasan dengan Indonesia sepanjang 760 km. Hubungan diplomatik diperumit oleh ambisi separatis kelompok Melanesia di pihak Indonesia di Papua, yang diserap oleh Indonesia setelah referendum bernama Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pemungutan suara melalui perwakilan pada 1969.
Sebuah perjanjian perbatasan dasar dengan Indonesia, yang telah terhenti selama 10 tahun oleh parlemen PNG, telah diratifikasi pada Maret.
Sebelum kunjungannya ke Port Moresby, Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Sydney.
ABC melaporkan Australia akan melonggarkan beberapa aturan visa bagi orang Indonesia yang berkunjung ke negara itu, sebagai bagian dari serangkaian kesepakatan yang dibuat selama kunjungan presiden.
Kepala Negara bertemu dengan para pemimpin bisnis dan politik, yang diharapkan menjadi kunjungan terakhirnya sebagai presiden saat dia mendekati akhir masa jabatan kedua dan terakhirnya.
Setelah pembicaraan bilateral, orang Albania mengumumkan bahwa orang Indonesia akan memiliki akses langsung ke perpanjangan visa dari tiga hingga lima tahun. (*)