Jayapura, Jubi – Konferensi Gereja-Gereja Pasifik menyerukan boikot terhadap semua produk dan program Indonesia oleh Pemerintah Indonesia, sampai Jakarta mengizinkan kunjungan ke Papua Barat oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.
Mengutip https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/479884/churches-call-for-pacific-wide-boycott-over-west-papua menybeutkan bahwa Gereja Pasifik mengatakan ini diperlukan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan – termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan kekerasan polisi dan militer sistemik.
Pendeta James Bhagwan, Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja-Gereja Pasifik, mengatakan seruan boikot datang sebagai tanggapan atas kurangnya kemauan politik oleh Pemerintah Indonesia untuk menghormati komitmen mereka terhadap kunjungan empat tahun lalu.
Dia mengatakan mereka tahu Pasifik adalah pasar untuk produk-produk Indonesia, dan mereka berharap dengan memobilisasi konsumen itu akan menunjukkan bahwa orang-orang Pasifik berdiri dalam solidaritas dengan saudara-saudara mereka di Tanah Papua.
Tinjauan Berkala Universal ke-41 Dewan HAM PBB bulan lalu menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Papua Barat, dan juga menyerukan kunjungan Komisi Hak Asasi Manusia.
Direktur Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Indonensia, Achsanul Habib, telah menegaskan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia menurut hukum internasional, dan bahwa kawasan itu menghadapi tantangan keamanan dari apa yang disebutnya kelompok pro merdeka bersenjata.
Dialog damai diperlukan di Papua Barat
Koordinator Observatorium Papua untuk Hak Asasi Manusia (POHR) mengatakan dialog damai untuk mengakhiri konflik di Papua tidak akan terjadi tanpa keterlibatan lembaga internasional. Thomas Syufi mengatakan dialog damai hanya bisa terwujud jika ada keterlibatan lembaga HAM internasional yang kredibel dan independen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Papua Barat.
Namun, ia mengaku pesimistis dengan resolusi dalam waktu dekat.
“Saya pesimistis bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Komnas HAM untuk memfasilitasi dialog Jakarta-Papua akan berhasil. Bagi saya, itu tampak terburu-buru dan dipaksakan, seperti ada agenda tersembunyi atau dialog hanya dipentaskan,” katanya. (*)
