Jayapura, Jubi – Kehadiran Perdana Menteri baru Australia, Anthony Albanese, dalam Pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) minggu ini di Suva diharapkan bisa membawa perubahan pada persoalan West Papua yang selama ini menjadi salah satu isu utama di Pasifik.
Sekretaris Jenderal Konferensi Gereja-Gereja Pasifik, Pendeta James Bhagwan berharap pemerintah Australia akan mengambil tindakan terkait dengan masalah Papua Barat.
“Isu besar di ruangan pertemuan pemimpin Pasifik minggu ini adalah West Papua – terutama dengan eskalasi kekerasan terhadap orang asli Papua,” kata Pendeta Bhagwan saat pertemuan Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik secara resmi dimulai hari ini dengan Fiji sebagai Ketua.
“Para pemimpin perlu berbicara dengan satu suara tentang masalah Papua Barat.”
Bhagwan berharap Pemerintah Australia yang baru bisa memainkan peran penting untuk dimainkan karena posisi Australia berada di antara Pasifik dan Indonesia yang memiliki hubungan yang erat.
“Saya pikir mereka dapat memanfaatkan hubungan itu. Dan saya pikir negara-negara Pasifik yang memiliki hubungan diplomatik dan hubungan lain dengan Indonesia dapat memanfaatkannya,” kata Bhagwan.
Ia mengatakan Indonesia ingin menjadi bagian dari masyarakat internasional. Indonesia ingin diakui seperti itu.
“Kami baru saja mengadakan KTT G-20 untuk para menteri luar negeri di Bali, berbicara tentang masalah keamanan besar. Ini adalah masalah keamanan. Ini adalah masalah hak asasi manusia,” lanjut Bhagwan.
Kepala Kantor Fiji di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Suva, Mayuzar Adamy, ketika ditanya apakah masalah West Papua akan menjadi sesuatu yang mereka harapkan akan segera diselesaikan, dia menjawab: “Indonesia menyelesaikan masalah West Papua dengan damai untuk tetap bersatu dengan saudara-saudaranya di Indonesia.”
Dengan Indonesia sebagai salah satu mitra dialog forum Pasifik, Adamy berharap setiap keberhasilan PIF memperkuat kesatuan PIF sebagai satu organisasi.
“Indonesia menyambut baik dan mendukung tekad PIF untuk mewujudkan Benua Pasifik Biru 2050.”
Pendeta Bhagwan mengatakan mereka, melalui gereja-gereja anggota mereka, telah memiliki pengalaman langsung tentang apa yang terjadi di Papua Barat.
“Kami menerima laporan rutin dari West Papua dan di seluruh jaringan lain tentang apa yang terjadi di West Papua dengan foto, video, informasi itu, dan laporan langsung. Jadi, kami tahu bahwa situasinya semakin buruk,” jelas Bhagwan.
Pertanyaan kepada Pemimpin Forum saat ini, kata Bhagwan adalah pengungsian penduduk asli Papua yang signifikan telah dicatat oleh para ahli Hak Asasi Manusia di mana diperkirakan lebih dari 100.000 orang telah mengungsi.
“Jadi, pertanyaannya sangat sederhana. Apa yang kami minta adalah agar Indonesia memfasilitasi tim Hak Asasi Manusia PBB untuk berkunjung ke West Papua dan memverifikasi laporan-laporan ini dan menindaklanjutinya. hanya itu yang kami minta.”
Dia mengatakan Indonesia telah menggunakan COVID-19 untuk menghambat kunjungan tim HAM PBB tetapi sekarang COVID telah ditangani dan protokol kesehatanya sudah ada.
“Apa yang menahan mereka untuk mengizinkan PBB, di mana mereka menjadi anggotanya, untuk masuk dan menyelidiki dan memverifikasi apakah laporan itu kredibel atau tidak?” kata Bhagwan. (*)
