Nabire, Jubi – Pejabat Sekretaris Daerah Papua Tengah, Silwanus Sumule, menegaskan bahwa pendataan penerima bantuan sosial tidak boleh dimanipulasi dan harus benar-benar akurat agar seluruh bantuan tepat sasaran, khususnya bagi Orang Asli Papua sesuai amanah UU Otsus. Penegasan itu disampaikan saat membuka Rakor Dinas Sosial se-Papua Tengah terkait rekonsiliasi dan pemutakhiran data SR, RTLH, dan BSNT di Nabire, Rabu (19/11/2025).
Pejabat Sekretaris Daerah atau Pj Sekda Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule menegaskan bahwa data penerimaan bantuan sosial kepada masyarakat tidak boleh direkayasa. Data masyarakat haruslah yang akurat dan terverifikasi ada semua bantuan sosial berupa apapun itu bisa pada tepat sasaran terutama kepada Orang Asli Papua atau OAP karena berkaitan dengan amanah UU Otsus Papua.
Sumule mengatakan data sosial yang benar dan tidak di rekayasa akan menjadi sumber arah bagi kebijakan bermartabat. Rakor ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk menyatukan langkah menyelaraskan metode dan memastikan setiap program sosial berpihak pada kebutuhan nyata di lapangan.
“Tahun 2025 ini kita tetapkan sebagai tahun konsolidasi dan pemutakhiran data terhadap sektor-sektor strategis seperti sekolah rakyat, rehabilitasi rumah tidak layak huni, bantuan sosial non tunai. Ketiga program ini tidak bisa berjalan sendiri butuh semua tangan-tangan yang bergandengan dari provinsi kabupaten distrik kampung hingga mitra pemerintah,” katanya.
Sumule menambahkan semuanya perlu pastikan pendataan dilakukan dengan metode yang jelas dan dapat diverifikasi. Ia ingin memastikan setiap bantuan BSNT itu langsung pada sasaran, karena itu bangun sistem informasi yang terintegrasi dan perkuat koordinasi di lintas sektor.
Pelaksana Tugas atau Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Tengah, Roni Misikmbo mengatakan sebagai daerah otonomi baru (DOB), Papua Tengah memiliki program baru, juga tantangan yang baru pula. Pihaknya mencoba membangun sinergi kabupaten, provinsi dan pusat dalam laksanakan Rakor ini.
“Kita harapkan bagaimana melakukan rekonsiliasi data dan pemutakhiran data, sebab dalam beberapa pertemuan itu diminta untuk sinkronisasi data karena ada masyarakat yang sebelum mendapatkan bantuan tapi berikutnya tidak dapat sehingga sinkronisasi data ini, kami lakukan antara provinsi dan kabupaten,” katanya.
Roni Misikmbo berharap ke depan lebih utamakan penguatan Sumber Daya Manusia atau SDM mulai dari rakor-rakor bimtek sehingga SDM menjadi siap dari sisi data.
“Kita harapkan agar ke depan dalam perencanaan, kita tidak salah lagi. Dan memang di lintas sektor sampai sejauh ini memang kita ada ego sektoral antar OPD tapi kita bangun komunikasi untuk bangun sistem koordinasi yang baik pada data yang kita peroleh supaya kita bangun perencanaan yang baik,” katanya.(*)
Discussion about this post