Enarotali, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menangani persoalan pengangguran di wilayahnya. Pasalnya ribuan Sarjana di Papua Tengah butuh lapangan pekerjaan. Untuk itu Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk melaunching Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Tengah No 44 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Penerimaan Tenaga Kerja dalam penanggulangan pengangguran yang diselenggarakan di Pantai Nabire, Selasa (31/10/2023).
Menurut Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk sejauh ini penganggur masih menjadi masalah utama apalagi sebagai daerah otonom baru (DOB). Ia mengaku pihaknya belum memiliki data pasti tentang persentase tingkat pengangguran di daerah yang dipimpinnya.
Namun data dari Papua dalam angka tahun 2022 dari delapan kabupaten, jumlah pengangguran terbuka sebanyak 14.886 orang dimana yang terbesar ada di Kabupaten Mimika sebesar 6.338 orang, di susul yang kedua di Kabupaten Nabire sebesar 2.752 orang.
Dr. Ribka Haluk dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik mengatakan, sebagai upaya pemerintah pusat dalam menanggulangi pengangguran, maka telah diterbitkan UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang beberapa tujuannya adalah untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan.
“Ini memberikan gambaran bahwa jumlah pengangguran di Provinsi Papua Tengah masih tergolong tinggi, sehingga diperlukan langkah- langkah strategis untuk menanganinya. Memang ini banyak negara yang disebabkan oleh banyak faktor, jika tidak diatasi akan berdampak pada sejumlah sektor seperti perekonomian hingga keamanan,” katanya, Rabu, (1/11/2023).
Ia mengatakan, UU RI Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, telah menghadirkan DOB di Papua Tengah sehingga mampu mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor, yang salah satunya adalah masalah pengentasan pengangguran.
“Ada berbagai cara untuk mengatasi pengangguran di daerah kita, sehingga yang harus kita lakukan adalah menyelenggarakan bursa pasar kerja, menggalakkan kegiatan ekonomi informal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, meningkatkan mutu pendidikan, mendirikan pusat-pusat latihan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka program transmigrasi, memperluas lapangan kerja dan pengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” kata dia.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Provinsi Papua Tengah, Fred Jems Bonai mengatakan, yang menjadi latarbelakang kegiatan tersebut adalah tingkat pengangguran di Provinsi Papua Tengah hingga saat ini adalah sebesar 14.886 jiwa pengangguran dari jumlah penduduk 1.346.685 jiwa.
“Angka ini cukup besar dan itulah yang menjadi latar belakang kegiatan ini, sehingga kedepan kita bisa membangun kolaborasi dan sinergitas bersama stekholder di daerah Papua Tengah untuk menanggulangi masalah pengangguran,” katanya.
Sementara itu Kepala Cabang BPJS Provinsi Papua Tengah yang diwakili Rudianto Pandjaitan mengungkapkan, bersama pemerintah akan berusaha mengentaskan kemiskinan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat.
Ia menyampaikan saat ini ada beberapa kabupaten di Provinsi Papua Tengah yang telah merintis pengentasan kemiskinan antara lain Kabupaten Mimika.
“Bersama pemerintah daerah, kami siap membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun kami juga berharap agar seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah memberukan dukungan dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin yang memberikan risiko munculnya masyarakat miskin yang baru,” katanya.
Direktur PT. Nabire Baru yang diwakili Arfan Arifin juga menyambut baik Pergub No 44 yang dianggap akan berdampak baik dalam dunia investasi di Provinsi Papua Tengah. Hal itu juga selaras dengan visi misi perushaannya yakni mengurangi angka pengangguran dengan menyiapkan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang sudah siap pakai.
“Rencana kami akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga kerja dan sudah membuka lowongan pekerjaan. Tujuan kita adalah bagaimana membangun Papua Tengah mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan,” katanya. (*)
