Jayapura, Jubi – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua menggandeng para pihak terkait dalam diskusi multipihak pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar atau TSL di wilayah kerja BBKSDA Papua tahun 2025. Diskusi ini dilaksanakan pada salah satu hotel di Kota Jayapura pada Senin (13/10/2025).
“Pengawasan dan pengendalian peredaran TSL memerlukan koordinasi dan sinergitas semua agar satwa dan tumbuhan khas Papua tetap aman dan lestari,” kata Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso sambil menambahkan bahwa diskusi ini merupakan langkah strategis BBKSDA Papua untuk memperkuat upaya konservasi dan mengoptimalkan pengendalian peredaran TSL, terutama jenis-jenis yang dilindungi undang-undang.
Johny Santoso mengatakan diskusi ini melibatkan multipihak, agar dengan keterlibatan berbagai stakeholder ini semua berbagi peran penting, mengingat karakteristik TSL Papua yang eksotis dan memikat masih rentan terhadap tindak ilegal.
Jhony menyatakan, Sinergi antara BBKSDA dengan lembaga-lembaga terkait seperti Kepolisian, TNI (Kodam, Lantamal, Lanud), dan pihak terkait lainnya seperti juga masyarakat adat dan para pemilik atau pengelola jasa pengiriman, sangat krusial untuk mencegah jaringan peredaran TSL ilegal di Provinsi Papua.
“Kami memang gencar melakukan pengawasan TSL secara berkelanjutan, sehingga butuh sinergitas untuk kolaborasi yang baik dari semua pihak terkait,” ujarnya.
Johny menuturkan, kegiatan diskusi lintas sektoral itu diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan untuk semua stakeholder terkait yang diundang dan terlibat dalam diskusi. Ada empat kesepakatan bersama yang telah ditandatangani para peserta diskusi.
Pertama, mendukung kegiatan penyadartahuan dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder) tentang peraturan perundang-undangan terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Provinsi Papua.
Kedua, meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua.
Ketiga, Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi pengawasan peredaran tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua.
Keempat, menindak tegas pelaku tindak pidana perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua.
Salah satu peserta dari perwakilan masyarakat adat, Daniel Toto menyatakan, keterlibatan masyarakat adat dalam diskusi lintas sektor ini merupakan langkah konkret BBKSDA untuk menyadarkan masyarakat terkait pentingnya perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan endemik Papua yang dilindungi.
“Kebanyakan alasan masyarakat adalah mencukupi kebutuhan ekonomi. Tapi tujuan perlindungan ini juga perlu kita dukung, mengingat harus ada warisan dari alam Papua yang ditinggal untuk generasi berikut setelah kita,” kata Daniel Toto. (*)
Discussion about this post