Jayapura, Jubi – Kepolisian Republik Indonesia atau Polri melalui Kepolisian Daerah Papua memberikan perhatian khusus kepada putra-putri Papua dalam penerimaan Bintara tahun 2024, yang nantinya akan ditempatkan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Hal itu dinyatakan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Mathius Fakhiri di Kota Jayapura, Senin (1/4/2024).
Fakhiri mengatakan untuk penerimaan tahun ini (2024), terdapat kuota 2.000 personel untuk putra-putri Papua. Di dalam kebijakan tersebut, terdapat kuota khusus bagi anak-anak dari para kepala suku.
“Jadi penerimaan Bintara tahun ini ada kekhususan untuk para kepala suku, para Ondoafi yang ada di Papua,” kata Fakhiri.
Fakhiri menjelaskan, alasan penerimaan Bintara khusus bagi anak-anak Papua adalah karena dirinya ingin nantinya anggota Polri baru setelah selesai menjalankan pendidikan bisa bertugas di daerah asalnya masing-masing. Termasuk di kabupaten-kabupaten tempat mereka lahir dan dibesarkan.
“Saya mau nanti anak-anak yang betul tumbuh besar di Papua ini yang menjadi polisi, dan kami rekrut sehingga nantinya mereka menjadi polisi, kembali dinas di kabupaten-kabupaten,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan ini, Fakhiri menginginkan polisi baru yang asli Papua itu nantinya tidak lagi berpikir atau mempunyai keinginan untuk pindah tugas ke luar. Sebab, ke depannya polisi-polisi tersebut bakal bertugas di Papua bahkan hingga pensiun.
“Ini yang kami inginkan, mereka (polisi) saat bertugas tidak lagi berpikir untuk minta pindah kembali ke Makassar, pindah ke Jawa, NTT tapi nanti akan dinas sampai pensiun pun di Tanah Papua,” tegasnya.
Sementara di sisi lain, menurut Fakhiri, penerimaan 2.000 personel baru ini juga merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Papua. Khususnya bagi generasi muda yang hingga kini masih belum mendapatkan pekerjaan.
“Ini juga kan bagian dari pendekatan pemerintah untuk bagaimana bisa mengambil semua generasi muda Papua untuk mendapat lowongan kerja,” ujarnya.
Irjen Mathius Fakhiri berharap, melalui penerimaan anggota Polri baru nanti juga bisa mengurangi angka kemiskinan di Tanah Papua. Termasuk mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau generasi muda sudah mendapatkan kerja mudah-mudahan kan mengurangi angka kemiskinan di Tanah Papua. Ini bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat, bisa menimbulkan kesejahteraan di Tanah Papua,” harapnya.
Karena itu juga Fakhiri sebagai Kapolda Papua telah memerintahkan para Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) untuk segera mensosialisasikan secara masif program ini hingga ke kampung-kampung, dengan harapan anak-anak Papua bisa terakomodir secara baik.
“Saya mau rencana dan program ini bisa terwujud dengan baik. Saya sudah sampaikan kepada semua Kapolres akan secara masif untuk mensosialisasikan apa yang pernah kami lakukan, dan ini untuk dipersiapkan secara baik,” katanya.
Kepala Bagian Pembinaan Karier Biro Sumber Daya Manusia Polda Papua, AKBP Cahyo Sukarnito, mengatakan sebenarnya polisi baru yang akan di terima sebanyak 12.000 lebih untuk seluruh indonesia, namun khusus untuk Papua dari total 10.000 ada kuota 2000 untuk nantinya akan ditempatkan di tiga provinsi baru di Papua yang nantinya akan dibentuk Polda.
“Ini adalah moment yang sangat bagus karena Papua sendiri akan menjadi prioritas untuk rekruitmen anggota Polri,” kata Cahyo.
Menanggapi itu, Cahyo meminta kapada putra putri Papua yang berminat menjadi anggota polisi untuk mempersiapkan diri dalam penerimaan, yang mana tahun sebelumnya ada 1.059 peserta pendaftar yang sekarang sudah menjadi anggota Polri aktif.
“Untuk adik-adik yang akan mendaftar juga harus mulai mempersiapkan diri dengan baik dari segi kecerdasan, fisik, psikologi maupun mental yang harus di asah dengan baik,” ujarnya.
Sementara Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua, Frits Ramandey menilai, penerimaan Polri ini sangat berbeda dari penerimaan lainya, yang mana memiliki spesifikasi khusus yang memang tidak bisa di rubah karena ini merupakan instansi sipil yang dipersenjatai dimana nantinya mereka ini bisa melayani masyarakat.
“Dari pengalaman sebagai tim pengawas eksternal, kami dalam lembaga negara itu punya MoU dengan Mabes Polri karena setelah Polisi itu keluar dari kultur militer menjadi kultur sipil itu perlu partisipasi publik untuk mengawas caranya mulai dari proses rekruitmen,” kata Ramandey.
Diketahui untuk memudahkan pendaftaran, saat ini Mabes Polri telah membuka hotline khusus terkait penerimaan anggota baru tahun 2024 yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Mulai dari apa saja yang menjadi syarat penerimaan, jadwal penerimaan, sampai pengaduan terkait proses penerimaan anggota Polri ini.
Hotline Polri tersebut bisa diakses masyarakat melalui nomor 1500 598 dan 021 8060 2198 yang langsung terhubung dengan petugas dari SDM Polri. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses via aplikasi pesan singkat Whatsapp dan Telegram di nomor 0813 9920 9898.
Selain itu, masyarakat juga dapat memantau seluruh perkembangan penerimaan anggota polri melalui akun media sosial resmi SDM Polri Instagram @REKRUTMEN_POLRI, Facebook REKRUTMEN POLRI dan X REKRUT_POLRI. (*)
Discussion about this post