Merauke, Jubi – Penyerapan pupuk subsidi di Kabupaten Merauke, Papua Selatan masih sangat rendah di 2023. Rendahnya serapan pupuk akan berdampak terhadap penurunan kuota di Kabupaten Merauke pada 2024.
Vice President PSO Wilayah Timur PT Pupuk Indonesia, Roh Eddy kepada wartawan, Selasa (7/11/2023), menyatakan bahwa penyerapan pupuk subsidi secara nasional di 2023 baru 60 persen dari anggaran pupuk subsidi sekitar 7,8 ton.
More Read
Khusus untuk Kabupaten Merauke, kata Eddy, penyaluran pupuk subsidi Urea baru 28 ton dari 11.000 ton yang dianggarkan. Sedangkan untuk NPK baru 55 persen dari anggaran sekitar 6.000 ton.
“Kemarin kami ada melakukan focus group discussion atau FGD dengan Pemkab Merauke terkait penyerapan pupuk di Merauke. Penyerapan secara nasional belum maksimal, juga termasuk di Kabupaten Merauke,” kata Eddy.
Eddy menjelaskan penyebab rendahnya penyerapan pupuk subsidi di Kabupaten Merauke di antaranya disebabkan fenomena El Nino yang berdampak terhadap kekeringan dan menurunnya produktivitas pertanian. Selanjutnya masalah gagal panen yang mengakibatkan adanya kekhawatiran apabila terjadi gagal panen lagi, sehingga penggunaan pupuk di tingkat petani rendah.
“Kemudian terkait pendataan Rencana Detail Kebutuhan Kelompok – RDKK pupuk subsidi yang tidak optimal, sehingga diharapkan di 2024 ini bisa menjadi lebih baik. Kami sudah melakukan komunikasi dan sosialisasi sehingga nanti RDKK yang dihasilkan dalam penginputan menjadi lebih valid dan lebih bagus lagi,” ujarnya.
Menyoal jumlah/dosis pupuk subsidi yang dibutuhkan oleh setiap petani? Eddy mengatakan bahwa kebutuhan tiap petani bervariasi tergantung luasan lahan. Namun yang pasti dosis yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian untuk setiap kecamatan/distrik diatur sesuai RDDK yang dilaporkan.
“Dosis per kecamatan itu diatur sesuai dengan permintaan. Jadi per kecamatan per komoditi ya seperti jagung, padi dan kedele. Dan kita memang (dalam menyalurkan) itu mengacu pada ketentuan pemerintah. Tahun ini anggaran untuk pupuk sekitar 26 triliun, namun karena keterbatasan anggaran yang ada, maka yang bisa diberikan kepada petani itu tidak seluruhnya atau full dari dosis yang direkomendasikan oleh pemerintah,” kata dia.
Eddy menambahkan jika penyerapan pupuk subsidi di Merauke masih saja rendah, maka di tahun – tahun mendatang dikhawatirkan kuota yang diberikan akan turun.
“Sehingga kemarin itu kita berusaha bersama Pemkab Merauke dan pihak-pihak terkait untuk bisa mengoptimalkan alokasi yang diberikan pemerintah ini, agar tidak terjadi penurunan kuota,” tutupnya.
Sementara Bupati Merauke, Romanus Mbaraka meminta agar petugas penyuluh lapangan – PPL dapat benar-benar mendata secara riil kebutuhan kelompok tani. Dengan demikian data akurat RDDK dapat diinput dan diproses.
“PPL harus betul-betul bisa mendata kebutuhan petani agar sasaran pendistribusian pupuk bersubsidi juga jelas. Perlu data riil jumlah petani dan kebutuhan pupuknya di masing-masing kampung. Sehingga petani akan mendapatkan pupuk sesuai kebutuhannya, dan itu tersalurkan sesuai RDKK,” kata Mbaraka.
Mbaraka menambahkan bahwa luas lahan untuk musim tanam pertama tahun ini sekitar 89.000 hektar. Hanya saja dalam tiga tahun terakhir, total produksi mengalami penurunan, lantaran curah hujan tinggi. Akibat intensitas hujan tinggi, banyak lahan yang terendam dan gagal panen.
“Tadinya diupayahkan produksi bisa mencapa 4-6 ton, namun kenyataanya hanya 2-4 ton,” tutup Mbaraka. (*)
