Merauke, Jubi – Pemerintah Kabupaten Merauke, Papua bakal menggelontorkan dana hibah sebesar Rp20 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 untuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan – PPS.
Selain Merauke, tiga kabupaten lain dalam kawasan selatan Papua yakni Mappi, Boven Digul dan Asmat juga akan memberikan dana hibah masing-masing sebesar Rp10 miliar untuk Provinsi Papua Selatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Ruslan Ramli menyatakan bahwa Pemkab Merauke, Asmat, Boven Digul dan Mappi telah sepakat untuk memberikan dana hibah sebesar Rp50 miliar guna mendukung awal pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
“Hal itu (dana hibah) menjadi komitmen bersama empat kabupaten di selatan Papua pada waktu itu. Total yang akan dihibahkan Rp50 miliar. Pemkab Merauke bersedia memberikan Rp20 miliar, dan tiga kabupaten lain masing-masing Rp10 miliar,” kata Ramli, Senin (19/9/2022).
Ramli menyatakan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Merauke untuk Provinsi Papua Selatan bakal direalisasikan melalui APBD induk 2023.
Selain itu, Pemkab Merauke juga telah menyediakan anggaran Rp1 miliar. Dana tersebut untuk menunjang kegiatan karateker (penjabat gubernur) Papua Selatan selama tiga bulan ke depan, terhitung Oktober 2022.
“Untuk peresmian PPS yang direncanakan pada Oktober 2022, itu sudah disediakan anggarannya. Kita hibahkan juga Rp1 miliar untuk menunjang kegiatan penjabat gubernur selama tiga bulan ke depan. Jadi selain fasilitas dan sarana prasarana yang kita siapkan, anggaran juga kita berikan,” tuturnya.
Ramli menambahkan, informasi yang diperolehnya bahwa tiga kabupaten lain di Selatan Papua juga akan memberikan dana hibah bagi Pemprov Papua Selatan di 2023 mendatang.
“Selain dari empat kabupaten, juga nanti dari provinsi induk juga memberikan dana hibah. Nanti Pemprov Papua Selatan akan menyusun APBD mini sekalipun belum ada DPR-nya, lalu APBD itu akan dievaluasi oleh Kemendagri, dan dasar keputusannya ditetapkan oleh karateker,” imbuhnya.
Sebelumnya, kelompok kerja I satuan tugas pengawalan daerah otonomi baru Kementerian Dalam Negeri melakukan konfirmasi terkait dana hibah untuk penyelenggaraan roda pemerintahan Provinsi Papua Selatan.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Edison Siagian mengatakan pihaknya melakukan konfirmasi terkait kesepakatan Pemprov Papua dan empat kabupaten di selatan untuk memberikan dana hibah kepada Pemprov Papua Selatan.
“Kami terus mengecek terkait rencana pemberian dana hibah oleh Pemprov Papua dan empat pemerintah kabupaten di kawasan selatan yakni Merauke, Boven Digul, Mappi dan Asmat kepada Pemprov Papua Selatan. Kita ingin tahu realisasinya bagaimana dari kesepakatan tersebut,” kata Siagian. (*)
