Sentani, Jubi – Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan terkait aspirasi masyarakat soal Daerah Otonom Baru (DOB) Yapsi Kaureh yang merupakan bagian dari aspirasi masyarakat setempat, pengusulan ini telah dibahas dalam sidang dewan belum lama ini. Menurutnya semua pengusulan yang disampaikan kepada pemerintah daerah, ada mekanisme yang harus diikuti.
Purnomo mengatakan aspirasi masyarakat yang disampaikan ini juga harus benar-benar murni. Tidak berada dalam tekanan ataupun karena tendensi serta paksaan oknum-oknum tertentu, lebih kepada kebutuhan masyarakat di daerah yang ingin dimekarkan.
“Semua harus melalui mekanisme yang sudah ada, tentunya mengacu juga kepada regulasi serta tahapan-tahapan yang memenuhi standar dan persyaratannya,” ujarnya, di Sentani, Sabtu (19/5/2023).
Dikatakan, terkait usulan dan aspirasi yang disampaikan ini tidak hanya sebatas aspirasi biasa, apalagi saat ini sudah disepakati oleh pihak legislatif dan diagendakan dalam pembahasan sidang. Selain itu, pada tingkat masyarakat akan muncul berbagai opini dan tanggapan yang berbeda-beda.
Untuk itu, dirinya meminta kepada semua pihak agar tetap menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, apalagi jelang Pemilu 2024 nanti. “Menjelang pemilu kita semua harus menjaga dan ikut bertanggung jawab. Semua lembaga maupun unsur harus menjaga agar situasi Kamtibmas tetap kondusif,” katanya.
Aspirasi soal DOB, kata Purnomo, adalah hal yang wajar dan sah-sah saja. Setiap orang, kelompok, maupun komunitas memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya.
“Semuanya kembali kepada regulasi. Karena untuk membentuk sebuah kabupaten itu kan ada syaratnya, harus sesuai mekanisme,” katanya.
Tokoh masyarakat adat Kaureh, Mathius Uranuran, mengatakan aspirasi masyarakatnya ini sudah cukup lama direncanakan. Menurutnya, memisahkan diri bukan hal terbaik yang harus dipilih oleh masyarakat. Tetapi ada banyak kendala yang menjadi alasan kuat masyarakat untuk memilih jalan tengah, agar semua situasi dan kondisi dapat berjalan dengan baik.
“Jarak dari ibu kota Pemerintahan Kabupaten Jayapura ini sangat jauh, perhatian dalam hal pelayanan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat saat ini tidak begitu prima berjalan. Yang terjadi adalah, pemerintah dengan pikirannya, sementara masyarakat juga dengan pikirannya sendiri.”
“Masyarakat berharap ada pelayanan pembangunan dari pemerintah daerah, tetapi tidak berjalan dengan baik. Ada banyak masyarakat yang meminta bantuan dari daerah tetangga atau kabupaten lain. Hal ini yang menjadikan masyarakat ingin berdiri dengan wilayah administrasi sendiri,” tambahnya. (*)
