Sentani, Jubi – Kepala Distrik Sentani Barat, Yance Samonsabra, mengatakan proses pembangunan jalan Kemiri-Depapre dikerjakan tanpa ada uang permisi bagi pemilik hak ulayat.
Penegasan ini disampaikan Yance Samonsabra di Kantor Bupati, Gunung Merah Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (27/2/2023).
More Read
“Itu hasil pertemuan seluruh Dewan Adat Suku Moi dan Tepra pada 24 Februari lalu, tetapi surat dukungan juga sudah dibuat untuk proses percepatan pembangunan jalan Kemiri-Depapre,” jelasnya.
Dikatakan, ada dua tim yang terbentuk di Sentani Barat terdiri dari tim 9 dan 13. Dua tim ini sudah dileburkan dan semua sepakat untuk mendukung proses pengerjaan jalan Kemiri-Depapre dikerjakan.
Selain itu, kata dia, pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan juga menyampaikan, bahwa proses pengerjaan akan berjalan apabila tidak ada masalah di tingkat bawah atau di tengah masyarakat.
“Tidak ada uang permisi, hari ini kita bertemu penjabat bupati untuk melaporkan seluruh hasil kesepakatan bersama. Baik dari rapat Dewan Adat Suku maupun pihak perusahaan. Dan semua masyarakat sudah siap untuk mendukung proses pengerjaan jalan Kemiri-Depapre,” jelasnya.
Samonsabra menambahkan, bahwa hasil pendataan kampung yang dilakukan beberapa waktu lalu, baru selesai pada dua kampung dan akan dilanjutkan ketika proses pembangunan jalan dilaksanakan.
“Jadi, yang dilihat ketika proses pelebaran jalan sebesar 7 meter untuk jalur kiri dan 7 meter untuk jalur kanan. Dalam pembongkaran ruas jalan, apakah ada tanaman atau bangunan milik masyarakat yang terdampak akan kita data, selanjutnya kita akan lihat proses pembokaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura, Nelson Sorontouw, menyampaikan banyak terima kasih kepada masyarakat yang terus berjuang serta mendukung penuh proses pembangunan jalan Kemiri-Depapre sejak awal hingga saat ini.
“Tidak mudah memang dalam proses negoisasi antara pemerintah daerah dan pusat, tarik ulur pekerjaan hingga ada yang menjadi korban korupsi. Dan masyarakat tetap berada pada pendiriannya, untuk kehadiran infrastruktur jalan yang baik sebagai sarana transportasi dari kampung ke kota dan sebaliknya,” ucapnya. (*)
Untuk melihat lebih banyak content JUBI TV, click here!
