Sentani, Jubi – Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengatakan pihaknya dalam waktu dekat ini akan mengevaluasi, serta membahas sistem keamanan di kawasan perkantoran bupati di Gunung Merah Sentani. Pernyataan ini disampaikan Triwarno di Sentani usai mengikuti kegiatan pembukaan sosialisasi pembinaan kesadaran bela negara bagi perangkat kampung di Kabupaten Jayapura, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan RI di salah satu hotel ternama di Kota Sentani, Selasa (5/9/2023).
Kata Triwarno, dalam pembahasan atau evaluasi nanti akan melibatkan seluruh stakeholder termasuk TNI dan Polri. Sementara mekanisme pembahasan terkait sistem keamanan ini sendiri belum ada gambarannya akan seperti apa.
“Nanti juga teman-teman [wartawan] akan mengetahuinya setelah disepakati,” ujarnya.
Dua kejadian kebakaran, kata Triwarno, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian dan belum ada hasilnya. Baik tiga kantor yang berada di bagian belakang kantor bupati, maupun kantor Kementerian Agama yang baru saja terbakar.
“Semua urusan ini [penyelidikan] diserahkan kepada pihak yang berwenang, hingga ada hasil yang bisa menjawab semua peristiwa yang terjadi,” katanya.
Selain soal keamanan, Triwarno juga mengaku akan membahas perihal fasilitas yang minim dari Pemadam Kebakaran (Damkar). Usulan secara langsung disampaiian kepada Kementerian Dalam Negeri, dan hal ini tentunya akan ditindaklanjuti oleh pimpinan yang definitif di Kabupaten Jayapura.
“Termasuk pembangunan hydrant air di wilayah perkotaan, fasilitas publik, dan juga perkantoran bupati. Memang kemarin, kita kewalahan soal pemadaman api yang menyala karena unit pemadam kebakaran hanya satu, dan tempat mengambil airnya juga jauh,” katanya.
Salah satu anggota DPRD Kabupaten Jayapura Hariyanto Piet Soyan mengatakan usulan fasilitas Damkar ini sudah berulang kali disampaikan kepada dewan, dan ditindaklanjuti kepada OPD teknis. Tetapi, hingga saat ini hanya satu armada yang beroperasi, sementara luas wilayah dan kepadatan penduduk saat ini harus menjadi rujukan pengadaan fasilitas tersebut.
“Jadi, ketika terjadi kebakaran, selalu saja Damkar yang disalahkan. Satu kendaraan kalau dalam kondisi rusak atau petugasnya tidak siap, tentu saja menimbulkan gesekan yang berlebihan di tengah masyarakat yang tidak memahami ketersediaan dan kesiapan fasilitasnya. Hal ini penting diperhatikan oleh pihak eksekutif, mengingat jumlah penduduk yang setiap saat terus mengalami peningkatan,” ujarnya. (*)