Sentani, Jubi – Perwakilan perempuan adat dari delapan region di antaranya Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua melaksanakan workshop dengan tema “Arena Pemenuhan dan Perlindungan Hak Kolektif Perempuan Adat dalam Kebijakan di Indonesia” selama beberapa hari ke depan, di salah satu hotel di Sentani, Kabupaten Jayapura.
Workshop tersebut dikoordinir langsung oleh Dewan Nasional Perempuan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang dibuka secara langsung oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, Kamis (20/10/2022).
Dalam sambutannya, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi perempuan adat yang melaksanakan workshop seperti ini, dan dihadiri langsung oleh masing-masing perempuan adat dari delapan region.
“Saya pikir juga di berbagai provinsi pasti punya ruang-ruang dan juga regulasi serta kebijakan-kebijakan di daerah yang berpihak kepada kaum perempuan, secara khusus perempuan adat,” ujar Bupati Mathius.
Dikatakan, sudah banyak hal terkait kretivitas dan kerja-kerja kaum perempuan adat di daerah ini yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat, juga pada pemenuhan ekonomi keluarga masing-masing.
“Seperti rajutan selendang, noken yang setiap hari kita gunakan ini juga buatan perempuan, bukan laki-laki. Tradisi dan budaya dari fasilitas yang digunakan ini punya makna dan arti tersendiri. Transparan dan bisa dilihat isi dalam noken. Hal ini mencerminkan adanya keterbukaan dari setiap apa yang kita lakukan,” jelasnya.
Rajutan noken itu, kata Awoitauw, tidak terputus, tetapi dapat menyatukan semua simpul yang kuat. “Sehingga apa saja yang diisi di dalamnya tidak mudah terlepas atau jatuh.”
Dalam perjalanan kebangkitan masyarakat adat di daerah ini selama sembilan tahun, lanjutnya, ada pengakuan dan pemetaan wilayah adat yang dikerjakan di Jayapura.
“Batas-batas tanah kepemilikannya harus jelas kemudian juga ada hutan-hutan adat yang kita sudah petakan, kita sudah tetapkan, kemudian ada 14 kampung adat yang sudah mendapatkan kode verifikasi dari negara, kampung adat di sini itu pertama di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Meliana Yumi, Ketua Dewan Nasional Perempuan AMAN menjelaskan dalam kegiatan workshop ini diharapkan semua kebutuhan perempuan adat dapat disampaikan dan dibahas, serta ada hasil yang akan dicapai dan menjadi rekomendasi yang juga akan disampaikan pada pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN ) VI di tanah Tabi.
“Beberapa hari ke depan kita akan bersama dalam kegiatan workshop ini, bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan kongres, kita semua akan kembali lagi ke tengah masyarakat untuk bersama mengikuti agenda sarasehan dan rapat-rapat besar. Hasil dari workshop saat ini akan kami bawa juga untuk dibahas dalam kegiatan sarasehan dan rapat-rapat besar tersebut,” ujarnya. (*)