Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jayawijaya akan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang akan bekerja menjaga stabilitas harga barang. Keberadaan TPID juga merupakan keberpihakan pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Hal ini disampaikan Penjabat Bupati Jayawijaya, Sumule Tumbo, saat ditemui Jubi di Kantor Otonom Jayawijaya, Selasa (23/1/2024).
“Kami akan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk langsung bekerja memantau dan mengawal tingkat harga yang nantinya akan menjadi dasar melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas harga,” kata Sumule Tumbo.
Tumbo menambahkan intervensi pemerintah dalam pengendalian harga barang di Wamena sangat diperlukan dan menjadi bagian dari keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Oleh sebab itu, TPID yang nantinya akan dibentuk harus bisa bekerja menjaga stabilitas harga barang dan daya beli masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabubapten Jayawijaya merilis data bobot kebutuhan tertinggi yang dikomsumsi masyarakat. Ada 10 item kebutuhan yakni beras, sewa rumah, rokok, tarif pulsa ponsel, tagihan listrik, kretek mesin, daging ayam ras, daging babi, telur ayam ras, dan minyak goreng.
Penjabat Bupati Jayawijaya, Sumule Tumbo, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat data ini dan akan memastikan alokasi anggaran di APBD sebelum ditetapkan sebagai Perda APBD untuk penanganan inflasi dan menjaga harga barang tetap stabil.
“Apalagi saat ini menjelang pemilu,” ujar Tumbo.
“Untuk memastikan itu kita telah mengarahkan OPD teknis dan tim anggaran pemerintah daerah untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda APBD untuk menyesuaikan dengan rancangan pelayanan dasar guna menjaga daya beli masyarakat agat tidak mengeluh ketika harga-harga barang di pasaran Wamena mengalami kenaikan,” ujarnya.
Fungsi pemerintah daerah, lanjut Sumule Tumbo, untuk memfasilitasi menjaga stabilitas harga barang. Jika ada komoditas yang dibutuhkan masyarakat namun harganya naik, akan diintervensi oleh pemerintah dalam rangka menurunkan harga barang.
“Intervensi dari pemerintah daerah ini untuk menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Kita bersyukur karena teman-teman di Badan Pusat Statistik sudah memberikan gambaran. Ini bakal ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi nanti,” katanya. (*)
Discussion about this post