Bisnis dengan Papua Nugini kuatkan peran strategis Papua di Indo-Pasifik

Jayapura, Jubi – Transaksi perdagangan di pasar tradisional di perbatasan Papua-Papua Nugini di Skouw, Distrik Muara Tami, mencapai Rp3,5 miliar dalam tiga bulan terakhir. Itu mengindikasikan besarnya potensi ekonomi di wilayah perbatasan negara tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kota Jayapura Matius Pawara menyatakan pasar tradisional di Skouw hanya beroperasi pada Kamis dan Sabtu. Kebanyakan warga Papua Nugini berbelanja pada Sabtu.

“Pasar dikelola Dinas Perdagangan Papua. Jadi, retribusinya masuk ke [kas] Pemerintah Provinsi Papua padahal kita [Kota Jayapura] yang punya wilayah Muara Tami,” kata Pawara saat Diskusi Terpumpun Indonesia dalam Pusaran Indo-Pasifik: Posisi Stategis Papua, Jumat (21/3/2025).

Direktur PT Youtefa Permai George Waromi menyatakan peluang bisnis ke Papua Nugini sangat menjanjikan. Mereka pernah merasakannya saat mengekspor sejumlah material bangunan dan pengerjaan proyek sekolah.

Namun, Waromi mengaku sempat kesulitannya saat berurusan dengan transaksi perbankan. Korespondensi antarbanknya membutuhkan waktu lama.

“Kami terpaksa joint dengan pengusaha asal Tiongkok. Jika menanti korespondensi perbankan dari Indonesia, bisa memakan waktu lama, minimal dua pekan,” kata Waromi.

Ketua Pusat Studi Indo Pasifik Universitas Cenderawasih Melyana R Pugu mengatakan hasil diskusi terpumpun (FGD) tersebut dapat menjadi sebuah laporan menarik. Laporan yang menggambarkan potensi Papua sebagai pintu gerbang Asia Tenggara di Pasifik Selatan.

“Narasumber di FGD ini berasal dari berbagai kalangan pemerintah, serta pelaku ekonomi dan bisnis. Kerja sama berbagai pihak sangat penting untuk melihat peluang bisnis di Papua, Papua Nugini, maupun di negara-negara Pasifik lain,” kata Melyana.

Dia juga berharap hasil diskusi yang mereka selenggarakan itu menjadi rekomendasi dalam pengambilan kebijakan dan pembentukan opini publik tentang posisi strategis Papua. Dengan begitu, Papua dapat menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan luar negeri dan pembangunan nasional Indonesia. (*)