Sorong, Jubi – Gerakan Selamatkan Manusia Tanah & Hutan Malamoi atau Gerakan Malamoi bersama Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Moi Maya menggelar aksi simbolik di depan gerbang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (21/8/2025).
Dalam aksi tersebut, para pemuda adat membentangkan spanduk bertuliskan “Penjajahan Sistematis Nasional” sebagai bentuk penolakan keras terhadap proyek-proyek PSN yang menurut mereka hanyalah kedok untuk merampas tanah adat, menghancurkan hutan, dan menindas masyarakat adat Papua dan di seluruh Indonesia
Juru Kampanye Gerakan Malamoi, Fiktor Klafiyu menegaskan bahwa proyek-proyek PSN yang digadang-gadang pemerintah pusat justru membawa kehancuran, bukan kesejahteraan.
Menurutnya Tulisan Penjajahan Sistematis Nasional bukan sekadar slogan, tetapi kenyataan yang mereka alami.
Proyek-proyek PSN telah menjadi mesin penghancur kehidupan kami. Masyarakat adat Papua Atas nama pembangunan, tanah kami dirampas, hutan kami dibabat, sungai kami dicemari, dan ruang hidup kami dihancurkan dan manusia Papua di perkosa di tembok di bunuh ketika masyarakat adat berbicara,” kata Fiktor Klafiyu.
Menurutnya, narasi pembangunan yang dipaksakan negara selalu menggambarkan Papua sebagai wilayah “tertinggal” yang harus didorong maju dengan investasi dan proyek nasional. Padahal, kata dia, pandangan itu keliru dan merendahkan martabat orang asli Papua (OAP).
“Pembangunan yang tidak menghormati hak adat adalah pembangunan cacat, pembangunan yang membawa risiko konflik dan kehancuran,” tambahnya.
Sebagai pemuda adat Moi di Sorong, Fiktor Klafiyu menolak keras segala bentuk PSN di tanah Papua. Menurutnya janji-janji pemerintah bahwa proyek ini membuka lapangan pekerjaan dan membawa ekonomi hanyalah omong kosong.
“Proyek itu menghancurkan hutan kami, memusnahkan kebun kami, menghilangkan ruang hidup kami, dan merampas cara hidup tradisional kami. Inilah wajah asli PSN – bukan kesejahteraan, melainkan perampasan dan penghancuran,” ujar Fiktor.
Ia menyebut, praktik pembangunan yang dipaksakan pemerintah hanya berpihak kepada oligarki dan investor. Industri ekstraktif yang dibungkus dengan nama pembangunan hanyalah jalan untuk oligarki mengeruk keuntungan.
Sikap senada datang dari Elon Salomo Moifilit, perwakilan BPAN Moi Maya. Ia menilai PSN dan hilirisasi nikel di Papua adalah wajah baru kolonialisme yang merampas hak masyarakat adat di seluruh tanah Papua.
“Tanah leluhur kami dijadikan ladang eksploitasi, hutan dibabat habis, sungai tercemar, dan sumber hidup kami dihancurkan. Pembangunan yang mereka klaim sebagai jalan menuju kesejahteraan sesungguhnya adalah jalan menuju kehancuran masyarakat adat Papua,” kata Elon Moifilit.
Elon menyebut bahwa seluruh proyek itu tidak pernah dibicarakan dengan masyarakat adat. Tidak ada persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan. Semua proyek diputuskan sepihak oleh pemerintah. “Itu bukti nyata bahwa pembangunan ini dipaksakan. Dampaknya, kami hanya melihat penindasan baru, konflik, kemiskinan, dan penderitaan yang diwariskan kepada generasi Papua berikutnya,” ungkapnya.
Aksi pemuda adat di Sorong ini menegaskan bahwa perlawanan terhadap PSN bukanlah suara segelintir orang, melainkan gerakan yang semakin meluas di seluruh Tanah Papua. Dari Merauke hingga Sorong, suara penolakan terus bergema.
Bagi mereka, PSN hanyalah “Penjajahan Sistematis Nasional dan wajah baru kolonialisme yang dibungkus jargon pembangunan. Dengan tegas kami menolak kehadiran semua ini perusahaan di seluruh Indonesia bahkan di seluruh tanah Papua.(*)
Discussion about this post