Sorong, Jubi Papua – Suara lantang penuh amarah menggema di halaman Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Selasa (22/7/2025) siang. Puluhan pedagang asli Papua, yang sebagian besar adalah mama-mama penjual noken, sayur, dan hasil bumi, menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah provinsi yang mereka nilai abai terhadap perekonomian rakyat kecil.
Koordinator Perempuan Papua Membangun Kedaulatan Sosial (P2MKS), Levina Duwit, menyebutkan mama-mama Papua selama ini hanya dijadikan objek politik dan janji-janji kampanye, tanpa kepastian kebijakan nyata.
“Mama-mama Papua bukan peminta-minta. Mereka adalah tulang punggung ekonomi keluarga dan masyarakat adat. Tapi di mana tempat yang layak untuk mereka jualan? Sudah tahun 2025, kami masih jual di trotoar, di kolong, bahkan di bawah panas dan hujan. Di mana keadilan untuk perempuan Papua?” kata Levina dalam orasi di Sorong, Senin (22/7/2025).
Ia menambahkan bahwa selama ini pemerintah provinsi lebih memilih membangun proyek-proyek besar yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil, khususnya mama-mama Papua.
Gubernur bisa bangun tugu, bisa bangun gedung-gedung megah, tapi kenapa tidak bisa bangun satu pasar saja untuk mama-mama Papua? Apakah kami ini tidak penting di mata pemerintah?” ujarnya.
Menurut Levina, keberadaan pasar permanen yang bersih, ramah dan khusus bagi mama-mama Papua adalah bentuk konkret dari perlindungan ekonomi berbasis gender dan budaya. Karena selama ini banyak mama Papua yang dipinggirkan dari pasar resmi dan tidak memiliki akses ruang untuk menjual hasil kebun mereka secara aman.
Pasar bukan hanya tempat jual beli, tapi tempat kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kami berlangsung. Di situlah mama-mama bertemu, saling dukung, dan bertahan hidup. Maka kami minta: jangan tunda-tunda lagi! Bangun pasar khusus untuk mama Papua sekarang juga!” katanya.
Ia pun menekankan bahwa keberpihakan nyata terhadap perempuan adat Papua tidak cukup dengan kata-kata manis di media sosial, tapi harus dibuktikan melalui kebijakan anggaran dan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan komunitas perempuan di akar rumput. Mereka sudah cukup lama bersabar.
“Kami tidak mau hanya dengar janji. Kami menuntut realisasi. Kami minta gubernur segera bertemu langsung dengan komunitas pedagang mama Papua dan tetapkan lokasi serta anggaran pembangunan pasar,” desak Levina Duwit.
P2MKS dan komunitas pedagang perempuan Papua menyatakan siap mengawal tuntutan ini dengan aksi massa lebih besar jika pemerintah provinsi PBD tidak segera memberikan respon.
Mereka juga berencana menyurati DPR Provinsi Papua Barat Daya dan meminta dukungan fraksi-fraksi untuk memprioritaskan anggaran pasar mama-mama Papua dalam APBD Perubahan 2025.
“Ini bukan soal proyek. Ini soal martabat mama-mama Papua. Kami ingin berdagang dengan tenang, tanpa diusir, tanpa digusur. Dan itu hanya bisa terjadi kalau pemerintah bangun pasar yang berpihak pada kami,”kata Levina.
Aksi yang dimulai sejak pukul 12.00 WP ini berlangsung hingga sore hari. Dikelilingi kawalan ketat dari aparat Kepolisian Polresta Sorong Kota, para pedagang tetap berdiri di garis depan, menunggu kejelasan yang tak kunjung datang.
“Kami ini punya usaha, bapak gubernur mana janjimu. Usaha kami ini yang perlu, harus bapak dorang bangun pasar untuk mama-mama Papua dan perhatian khusus!” seru salah satu pedagang dengan nada suara bergetar.
Seruan itu langsung disambut yel-yel penuh semangat dari peserta aksi lainnya. Terik matahari tak menyurutkan semangat mereka untuk berdiri tegak dan menuntut hak yang sudah terlalu lama digantung janji.
Harapan sempat menyala ketika beberapa perwakilan massa dipanggil masuk untuk beraudiensi dengan Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth. Namun, pertemuan itu tidak membuahkan hasil apa-apa.
“Hanya janji lagi, dan kami sudah terlalu kenyang dengan janji,” ungkap Levina Duwith kepada wartawan usai keluar dari ruang audiensi.
Ketiadaan Gubernur Elisa Kambu dalam momentum penting ini juga menjadi sorotan tajam dari massa aksi. Ketidakhadiran tersebut dipandang para pedagang sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap persoalan riil rakyat Papua.
“Gubernur provinsi Papua Barat daya rakyat yang tiap hari berpanas-panasan jualan untuk bisa hidup. Di mana rasa keadilan itu?” kata Sekretaris P2MP.KS, Yeremias Imbir.
Koordinator Aksi, Yohanis Mambrasar menegaskan akan terus menyuarakan hak-hak ekonomi mama-mama pedagang Papua dan mendesak pemerintah untuk segera bertindak konkret, misalnya Kementerian Sosial RI untuk menyediakan dana simpan pinjam berbentuk koperasi khusus bagi mama-mama pedagang Papua, serta kepada Kementerian Perhubungan RI untuk menyediakan transportasi penunjang, terutama bagi pedagang yang berdomisili di pinggiran Kota Sorong.
“Kami minta Gubernur Papua Barat Daya segera menindaklanjuti aspirasi kami. Jangan tunda-tunda lagi. Kami juga minta Kementerian Perdagangan RI segera berkoordinasi dengan gubernur agar disediakan tempat jualan yang layak dan bantuan modal usaha,” kata Yohanis.
Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, tetapi sebuah panggilan moral, pengingat keras bahwa di balik jargon Otonomi Khusus Papua, masih ada suara rakyat kecil yang diabaikan. Wajah-wajah perempuan Papua yang setiap hari berjuang demi menyambung hidup di emperan jalan, kini bangkit dan menagih keadilan.(*)
Discussion about this post