Teminabuan, Jubi – Bupati Sorong Selatan, Petronela Krenak membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrenbang RKPD Kabupaten Sorong Selatan 2025 di Teminabuan, Ibu Kota Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, pada Selasa (25/3/2025). Krenak meminta program percepatan penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan dijadikan prioritas utama dalam Musrenbang itu.
Krenak berharap Musrenbang RKPD Kabupaten Sorong Selatan bisa menyinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. “Kita harus melakukan sinkronisasi program, kegiatan, dan sub-kegiatan agar pembangunan lebih efektif dan efisien. Banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, dan ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan semua pihak,” ujarnya.
Menurut Krenak, Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, sub-kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta penentuan lokasi. Selain itu, musrenbang itu juga menyelaraskan program pembangunan dengan sasaran prioritas Kabupaten Sorong Selatan.
Bagi Krenak, Musrenbang RKPD 2025 menjadi momentum penting karena merupakan tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Yohan Bodori. Ia menekankan perlunya sinergi dari seluruh pihak dalam membangun Kabupaten Sorong Selatan.
Krenak membahas sejumlah masalah utama di Kabupaten Sorong Selatan, termasuk tingkat kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 17,83 persen pada tahun 2024. Angka tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Selatan, yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga 16,90 persen pada tahun 2024.
Pertumbuhan ekonomi Sorong Selatan pada tahun 2024 hanya mencapai 3,00 persen, jauh di bawah target RPJMD sebesar 5,18 persen. Pendapatan per kapita Sorong Selatan pada 2024 meningkat dari Rp40,75 juta pada 2023 menjadi Rp41,55 juta.
Krenak juga menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sorong Selatan yang masih cukup tinggi. “Dalam RPJMD, target TPT untuk tahun 2023 adalah 3,32 persen, tetapi data BPS menunjukkan angka [TPT Sorong Selatan pada 2023 mencapai] 3,97 persen. Begitu juga dengan tahun 2024, target [TPT] yang ditetapkan sebesar 3,20 persen, namun realisasinya mencapai 4,39 persen,” kata Krenak.
Ia meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menyinergikan program prioritas mereka dengan program pemerintah pusat maupun program Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Setiap OPD juga diminta menghilangkan ego sektoral.
“Saya mengajak semua perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan ‘Sorong Selatan Melaju Berdaya Saing’ melalui pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. [Kita harus] mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal,” ujarnya.
Saat menutup musrenbang itu pada Rabu (26/3/2025), Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori mengingatkan pentingnya memprioritaskan akses pelayanan publik dibanding program internal masing-masing dinas. “Mari kita senantiasa mendahulukan akses pelayanan publik daripada program-program yang hanya menguntungkan dinas masing-masing. Semoga sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat dipadukan dalam pembahasan nanti di DPRD,” kata Bodori.
Bodori mengajak seluruh pihak untuk bekerja dengan hati demi kesejahteraan rakyat. “Masyarakat merupakan tumpuan untuk dilayani, bukan keinginan pribadi yang harus dilayani,” ujarnya. (*)
Discussion about this post