Jayapura, Jubi – Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua, Gustaf Kawer menyatakan Papua mengalami konflik bersenjata terpanjang dalam sejarah Indonesia.
Hal itu disampaikan Kawer sebagai pembicara dalam diskusi “Pemekaran dan Konflik Bersenjata di Papua” yang diselenggarakan Aliansi Demokrasi untuk Papua atau ALDP secara daring , pada Jumat (15/7/2022).
Kawer menjelaskan konflik bersenjata di Papua telah berlangsung selama 59 tahun dihitung sejak masa transisi 1963. Konflik ini terus berlangsung di masa Pepera, zaman Orde Lama, Orde Baru, zaman reformasi hingga masa pemberlakukan otonomi khusus bagi Papua.
“Kita pikir akan semakin baik tapi masih sama saja (masyarakat sipil) masih berhadapan dengan konflik bersenjata di Papua,” ujarnya.
Kawer menyatakan konflik bersenjata, terjadi merata di seluruh Papua mulai dari Merauke hingga Sorong. Akibatnya masyarakat yang harus menanggung akibat konflik; harus mengungsi, mengalami kekerasan di antara pihak yang berkonflik terutama dari aparat keamanan.
Kawer menjelaskan ada beberapa alasan penyebab konflik bersenjata yang terus terjadi di Papua. Antara lain persoalan Papua yang tidak diselesaikan sejarah komprehensif, pelanggaran HAM, penguasaan sumber daya alam yang diikuti sokongan militer serta meluasnya perdagangan senjata dan amunisi yang ikut menyulut konflik itu terus terpelihara di Papua.
“Transaksi senjata yang kita (PAHAM Papua) tangani sekitar 15 kasus. Dari 15 kasus itu ada 10 yang ada indikasi tentara dan polisi terlibat,” katanya.
Kawer mengatakan konflik bersenjata di Papua dapat diselesaikan dengan cara melakukan dialog damai dengan melibatkan pihak yang berkonflik, adanya pelurusan sejarah Papua dan penuntasan pelanggaran HAM. Selain itu perlu pengawasan yang ketat dari negara dalam hal ini institusi TNI/POLRI terkait senjata dan amunisi yang masuk ke Papua.
“Bagaimana masuk (Papua), bagaimana digunakan pihak-pihak yang bertanggungjawab itu perlu dipertegas dan sanksi bagi pelaku harus dipertegas dan transparan kepada publik, apalagi yang melibatkan aparat keamanan,” ujarnya. (*)
Discussion about this post