Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua diminta untuk segera membayar beasiswa dan bantuan studi bagi 600 mahasiwa asal Kabupaten Mamberamo Raya yang sedang menempuh pendidikan di Kota Jayapura, Serui, Biak, Manokwari, Maluku, Jakarta, Surabaya, dan Malang. Hal itu disampaikan Sekretaris Forum Mahasiswa Kabupaten Mamberamo Raya, Jhorgen Tawane.
Menurut Tawane, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya harus segera membayar beasiswa dan bantuan studi bagi para mahasiswa, mengingat batas waktu sesuai kalender akademik perguruan tinggi masing-masing mahasiswa. Saat ini, setiap mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.
Selain itu, ada sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau Kuliah Kerja Nyata (KKN). Tawane menyatakan para mahasiswa membutuhkan biaya untuk melaksanakan tugas selama PKL maupun KKN. “Kami sangat berharap Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya segera melakukan proses realisasi anggaran bantuan studi,” kata Tawane saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Selasa (20/6/2023).
Terkait persyaratan beasiswa dan biaya bantuan studi, ujar Tawane, para mahasiswa sudah mengikuti proses pemberkasan sesuai Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada Maret dan April 2023. Akan tetapi, sampai sekarang tidak ada kepastian kapan bantuan studi akan dibayarkan kepada para mahasiswa.
“Tahun sebelumnya, kami [menerima] dana bantuan studi senilai Rp7 miliar. Itu untuk membiayai mahasiswa, [dengan perincian setiap mahasiswa] jenjang S1 Rp8 juta, [setiap mahasiswa] D3 [mendapat] Rp5 juta. Tahun ini [nilai total bantuan itu] Rp5 miliar, dengan rincian [setiap mahasiswa] S1 [mendapat] Rp5 juta, dan [setiap mahasiswa] D3 [mendapat] Rp4 juta. Kami minta Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya memberi kepastian kapan semua pembiayaan bisa terealisasi,” ujarnya.
Menurut Tawane, jika Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya tidak secepatnya menyelesaikan pembayaran bantuan studi itu, akan banyak mahasiswa terpaksa mengambil cuti. “Kami mahasiswa Mamberamo Raya menunggu kepastian. Apabila di bulan ini tidak diselesaikan, maka kami siap melakukan demonstrasi ke dinas terkait,” tegasnya. (*)