Wamena, Jubi – Ratusan guru SD,SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, berencana menggelar mogok kerja mulai Senin (2/10/2023) untuk menuntut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP. Hal itu dinyatakan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Jayawijaya Yerri H Himan saat ditemui di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat (29/9/2023).
Menurut Himan, para guru itu juga menuntut pemenuhan sejumlah hak profesi lainnya, termasuk pembayaran insentif guru dan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS Daerah. Mogok kerja itu akan dilakukan jika pertemuan antara PGRI dan Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua pada Senin mendatang gagal membuahkan hasil.
Himan yang juga menjabat sebagai Kepala SD Inpres Minimo Wamena itu menyatakan jika seluruh guru di Jayawijaya belum menerima TPP tahun 2023 maupun insentif guru tahun 2023. Selain itu, sekolah di Jayawijaya juga belum menerima BOS Daerah. “Sebab itu, kami menuntut Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua agar melunasi hak profesi guru yang tidak direalisasi sejak Januari [2023] hingga hari ini,” kata Himan.
Ia menyatakan PGRI telah melaporkan masalah tersendatnya pembayaran TPP, insentif guru, maupun BOS Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak merespon laporan itu.
Himan meminta Banua mendengar sendiri tuntutan para guru dalam pertemuan pada Senin mendatang, dan mencarikan solusinya. “Hari Senin pastikan Bupati layani kami. Kalau Bupati tidak bersedia menerima kami, guru akan nyatakan sikap mogok mengajar sampai semua poin yang kami sampaikan direspon,”katanya.
Ia menegaskan PGRI Jayawijaya akan terus mengawal aspirasi guru. “Kami organisasi profesi guru. Kami akan mengawal keluhan guru sampai tuntas. Kami tidak memiliki niat dan kepetingan lain, [kami] hanya tuntut hak kami,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya, Natalis Mumpu mengatakan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memiliki sistem kerja yang jelas. Mumpu menyatakan pihaknya akan mempertemukan PGRI dengan para pemangku kepentingan pendidikan untuk mencari solusi atas tuntutan para guru.
“Kami kerja bukan sembarang, tapi punya sistem yang jelas. Kami akan berusaha ketemukan Ketua PGRI. [Soal] langkah apa yang diambil, nanti kita akan lakukan pertemuan,” ujarnya. (*)