Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) melalui mekanisme pengangkatan dari wilayah adat Meepago, John NR Gobai mengungkapkan, ada dugaan sejumlah oknum pengusaha ikan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang berupaya menghindari membayar pajak.
Oknum-oknum pengusaha ikan itu, diduga bekerjasama dengan oknum petugas dari instansi terkait di sana.
Menurutnya, dugaan ini terungkap ketika ia bertemu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, Anton Welerubun di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika, Selasa (19/9/2023).
Katanya, ketika ia menanyakan tentang pendapatan daerah dari sektor perikanan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menyatakan diduga ada cara-cara ilegal di daerah pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan di sana.
“Menurut Kepala Dinas Perikanan Mimika, ini terjadi karena ada oknum petugas yang kemudian menjadi karyawan perusahaan tertentu atau pemilik kapal ikan. Pemilik kapal ikan terkadang enggan membayar pajak kemudian menghindar dengan berbagai cara,” kata John Gobai saat menghubungi Jubi melalui panggilan teleponnya, Selasa (19/9/2023) malam.
Ia mengatakan, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mimika juga menyatakan diduga sering terjadi transaksi pembelian dan penopang ikan di laut oleh oknum pemilik kapal, guna menghindari pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sebab pemerintah daerah menetapkan pajak dengan pola perikanan terukur dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dilakukan dengan melihat jumlah atau hasil tangkapan di laut.
“Kami menyarankan, untuk dibangun perumahan bagi petugas Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pomako, agar semua dapat terkontrol dengan baik,” ujarnya.
Selain itu Gobai juga menyarankan Dinas Perikanan Kabupaten Mimika membentu kelompok pengawas masyarakat. Kelompok pengawas ini berasal dari masyarakat Mimika Wee untuk menjaga laut dan potensi perikanan di sungai dan laut.
“Untuk itu, perlu dukungan dana dari pemerintah. Kami juga mengusulkan dinas terkait menyiapkan usulan kampung nelayan maju di Pomako, agar kami dapat mengkomunikasikannya dengan Kementrian Kelautan dan Perikanan serta DPR RI,” ucapnya.
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua itu mengatakan, Kabupaten Mimika mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang menjanjikan.
Potensi ini telah dimanfaatkan, baik secara tradisional oleh masyarakat adat maupun dengan menggunakan kapal-kapal nelayan oleh pengusaha non Papua di perairan Mimika.
Namun Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menyatakan meski fasilitas dermaga di Pomako masih baik, akan tetapi perlu ditambah. (*)