Jayapura, Jubi – Pemerintah Kabupaten Yahukimo berupaya memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP untuk mencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Hal itu dinyatakan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo Suhayatno di Kota Jayapura, Rabu (26/7/2023).
Sebagai pengawas internal, kata Suhayatno, inspektorat di lingkungan pemerintah daerah selama ini kurang maksimal dalam bekerja. Hal itu antara lain disebabkan kurangnya personel APIP.
Suhayatno menyatakan pihaknya akan mendorong penguatan APIP. “Tujuan utamanya untuk pencegahan korupsi dengan meningkatkan peran APIP, terutama di daerah”, kata Suhayatno.
Selaian mencegah korupsi, Suhayatno menyatakan APIP juga bisa berperan untuk melakukan perbaikan dan mengoptimalkan capaian Monitoring Control for Prevention atau MCP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
“Intinya hanya satu, bagaimana bisa membantu pemerintah daerah dalam penceganan tindak pidana korupsi. Setelah kembali ke Dekai, kami akan langsung menggelar pertemuan untuk membahas soal itu, agar ada peningkatan dalam pengawasan,” ujarnya.
Inspektorat Kabupaten Yahukimo Redison Manurung mengatakan delapan area pencegahan korupsi yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD), Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah , Manajemen Aparatur Sipil Negara, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.
Oleh karena itu, diperlukan kapabilitas APIP yang mumpuni baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran. “Kami sangat berterimaksih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri yang selalu mau mendampingi daerah untuk peningkatan pengawasan,” kata Redison.
Menurutnya, inspektorat di bawah kendali Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo sudah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan menyamakan pandangan serta persepsi dalam rangka perbaikan dan mengoptimalkan capaian MCP.“Memang perlu disosialisasikan soal MCP ini ke setiap Organisasi Perangkat Daerah. Kami sudah meminta KPK untuk menyosialisasikan langsung ke Kabupaten Yahukimo,” katanya. (*)