Jayapura, Jubi – Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua menilai banyak program bantuan sosial atau Bansos di Papua yang tidak tepat sasaran. Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Papua, Sugiyanto mengatakan ketidaktepatan sasaran itu terlihat saat penerima manfaat mengambil bantuan sosial di tempat yang sudah ditentukan, seperti Kantor Pos.
“Jika dilihat, masyarakat yang datang mengantre untuk pengambilan [Bansos], tidak sedikit terlihat memakai perhiasan emas, sehingga bisa dipastikan orang tersebut masuk dalam kategori mampu,” kata Sugiyanto kepada Jubi di Kota Jayapura, Kamis (30/3/2023).
Menurut Sugiyanto, BPS telah diminta untuk memperbaiki data kesejahteraan penduduk melalui program registrasi sosial ekonomi. Program itu sudah dilaksanakan, dan pelaksanaannya berakhir pada Oktober 2022. “Itu sudah kami selesaikan, tujuannya memperoleh basis data terpadu untuk program-program perlindungan sosial yang selama ini sudah berjalan,” ujarnya.
Melalui program reegistrasi sosial ekonomi itu, BPS memilah mana masyarakat yang masuk dalam kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan tidak miskin. Hasil pendataan BPS itu nantikan akan terhubung dengan data perbankan, kepolisian, dan kementerian/lembaga lainnya.
“Intinya, pemerintah pusat ingin memiliki satu database yang terintegrasi, yang bisa digunakan oleh semua kementerian dan lembaga. Jadi lewat database bisa diketahui ada orang yang masuk dalam kategori miskin dan menerima bantuan, namun pada saat di cek melalui sitem ternyata membayar pajak mobil atau membuka tabungan dengan jumlah [saldo] besar, berartikan [orang itu] tidak miskin,” jelasnya.
Untuk pemutahiran data penerima manfaat Bansos di Papua, Sugiyanto menyatakan data itu masih akan difinalisasi lewat Forum Konsultasi Publik (FKP) di masing-masing kampung, pada 2 – 21 Mei 2023. Konsultasi publik itu melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).
“Data sudah kami peroleh. Namun data itu akan lebih akurat setelah FKP di masing-masing kampung, sebab akan diverifikasi oleh masing-masing kampung. Nanti pasti kami publikasikan,” katanya. (*)
