Mappi – Pemerintah Kabupaten Mappi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Tahun 2024. Musrenbang yang berlangsung di GOR Kepi, Kepi, ibu kota Kabupaten Mappi itu dibuka oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R Gomar SSTP MSi.
Musrenbang itu mengusung tema “Mempercepat Peningkatan Kualitas SDM Berkarakter dan Penguatan Struktur Ekonomi dengan Pengembangan Wilayah untuk Pemerataan Mengurangi Kesenjangan dan Berkelanjutan Didukung Penguatan Rasa Aman dan Efektivitas Tata Kelola Untuk Kualitas Pelayanan Publik”. Pembukaan kegiatan oleh Penjabat Bupati Mappi, Michael R Gomar dihadiri Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Selatan Yustinus Kawewaron, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mappi Marandus Situmorang, Sekretaris Daerah Mappi Ferdinand Kainakaimu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mappi Jhon Jelira.
Selain itu, sejumlah DPRD Mappi, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, maupun pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mappi juga hadir. Seluruh kepala distrik se-Kabupaten Mappi, tokoh masyarakat, maupun tamu undangan juga menyaksikan pembukaan Musrenbang itu.
Penjabat Bupati Mappi, Michael R Gomar dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Musrenbang merupakan tata cara perencanaan pengendalian, evaluasi, rancangan jangka panjang daerah serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah.
“Program kerja yang nantinya diusulkan harus benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Kami wajib mengusulkan program kegiatan sesuai kebijakan prioritas yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat di kampung-kampung dan distrik-distrik,” ungkapnya.
Penjabat Bupati Mappi menegaskan kepada seluruh OPD agar mengusulkan program kegiatan sesuai dengan tugas fungsi di masing-masing. Semua usulan program kegiatan yang diusulkan oleh OPD akan dilakukan review oleh tim anggaran, dan disesuaikan dengan program kegiatan yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurut Penjabat Bupati Mappi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah memberi instruksi kepada seluruh pimpinan daerah untuk mengusung tiga program prioritas yang menjadi kebijakan nasional. Ketiga program prioritas itu adalah pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, dan penangan stunting.
“Untuk mendukung penanganan tiga kebijakan nasional itu, maka perlu intervensi program kegiatan secara kolaborasi dari masing-masing OPD, supaya secara bersama-sama kita bisa mengurangi masalah-masalah urgensi yang ada di Kabupaten Mappi. Terima kasih juga karena masing-masing OPD sudah cukup baik melaksanakan program kegiatan secara bersama-sama. Tentu itu semua bisa terlaksana karena adanya koordinasi yang baik, saling mengingatkan dan saling membantu,” tegasnya.
Penjabat Bupati Mappi juga memberikan apresiasi kepada Kepala Bappeda dan jajaran yang bisa melaksanakan Musrenbang tepat waktu, dan sesuai amanat undang-undang. Tema yang diusung juga merupakan penjabaran dari RKPD tahun 2023-2026.
Sejak pemerintahan Kabupaten Mappi berdiri pada tahun 2002 melalui Undang-undang nomor 22 tahun 2002, berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan merupakan prestasi. Hal itu menjadi dinamika dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.
Penjabat Bupati Mappi berharap seluruh pimpinan OPD, kepala distrik, dan pemangku kepentingan lainnya bisa mengikuti kegiatan itu dengan baik dari awal sampai dengan selesai. Dengan demikian, program kegiatan yang direncanakan, terutama yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bisa tercover dan dimasukan untuk dianggarkan, agar masyarakat bisa menerima manfaat dan dampak yang sangat baik dari program kegiatan tersebut. (*)
