Manokwari, Jubi -Tokoh masyarakat Moi di Kota Sorong, Papua Barat akan menjamin keamanan di Kabupaten Sorong berkaitan dengan penetapan Penjabat Bupati Sorong yang diusulkan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Papua Barat.
“Untuk Penjabat Bupati Sorong tahun 2022 pada prinsipnya masyarakat menerima tapi ada catatan harus dari orang Suku Moi,” kata Klois Yable, Jumat (19/8/2022).
Menurutnya, pihaknya bakal menggelar aksi di DPRD menjelang penetapan Penjabat Bupati Sorong untuk mempertanyakan kelanjutan dari aksi sebelumnya perihal tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Sorong mengkaderkan orang Moi untuk menjadi Sekda ke depan karena apabila hal tersebut tidak dilakukan maka Bupati Sorong pasti tidak akan aman karena bukan berasal dari Suku Moi tapi berasal dari Kabupaten Maybrat.
“Kalau sampai surat penyataan sikap tersebut tidak dijawab oleh bupati melalui Sidang Paripurna DPRD tentang APBD perubahan maka masyarakat Moi akan gagalkan agenda sidang dengan berbagai macam cara,” tuturnya.
Selain itu, pemerintah daerah harus perhatikan pengusaha asli Papua terutama orang Moi untuk menjawab proposal yang telah diajukan agar diberikan paket pekerjaan proyek.
“Untuk itu kalau 2 poin tersebut tidak dijawab oleh pemerintah daerah maka Kelompok Solidaritas Suku Moi tetap akan melakukan aksi boikot siding,” tegasnya.
Kendati demikian ia juga menyebut bahwa Masyarakat Solidaritas Suku Moi Sorong siap mendukung dan mengawal Penjabat Bupati Sorong yang ditetapkan oleh Mendagri sampai pelantikan oleh Gubernur Papua Barat, serta tetap membangun komunikasi dengan pihak keamanan dan pemerintah untuk menjaga situasi di wilayah Sorong tetap aman. (*)
