‘Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita’: Perjuangan mempertahankan tanah adat

Jayapura, Jubi – Film dokumenter investigatif ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ menceritakan bagaimana perjuangan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan mempertahankan tanah adatnya dari gempuran investasi.

Pre-launching film dokumenter ini digelar di berbagai daerah di Tanah Papua, Selandia Baru, dan Australia sejak 5 Maret 2026 hingga 18 Maret 2026.

Di Kota Jayapura, Papua, Solidaritas Merauke menggelar pre-launching film, Jumat (6/3/2026).

Film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono bersama Cypri Dale ini, merupakan hasil kolaborasi antara Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia,

Film ‘Pesta Babi’ merekam dinamika yang terjadi di wilayah selatan Papua ketika jaringan politikus, investor, militer, dan gereja berhadapan dengan gerakan sosial masyarakat juga komunitas adat yang mempertahankan tanah adat.

Theresia Putri dari Greenpeace Indonesia, yang merupakan bagian dari tim pembuatan film tersebut mengatakan, dokumenter ini menyoroti perjuangan masyarakat adat Marind, Yei, Awyu, dan Muyu yang menolak proyek biodiesel berbasis kelapa sawit serta bioetanol dari tebu yang dirancang sebagai bahan bakar kendaraan.

“Melalui kisah-kisah itu, film ini menggambarkan dampak proyek pembangunan skala besar terhadap tanah adat dan ruang hidup masyarakat di Papua,” kata Theresia Putri saat pre-launching film di Kota Jayapura, Jumat (6/3/2026).

Film ini juga menyinggung konteks politik lebih luas, termasuk isu separatisme dan perjalanan panjang operasi militer Indonesia selama lebih dari enam dekade, yang memiliki kaitan dengan eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua.

Menurut Theresia, pre-launching ini bertujuan membawa film tersebut kembali kepada masyarakat di Tanah Papua, sebelum dirilis secara luas kepada publik.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah membawa film ini pulang terlebih dahulu ke rumahnya, yaitu ke Tanah Papua, sebelum nantinya diputar secara luas kepada publik,” ucapnya.

Pemutaran awal ini juga untuk menghimpun berbagai masukan dari masyarakat di Tanah Papua, khususnya masyarakat adat korban langsung dari Proyek Strategis Nasional atau PSN yang diceritakan dalam film tersebut.

Theresia Putri mengatakan, panitia menyediakan ruang bagi para penonton untuk menyampaikan tanggapan dan refleksi terhadap isi film. Masukan tersebut dituliskan penonton melalui catatan yang ditempelkan di lokasi pemutaran.

“Catatan-catatan dari penonton ini akan menjadi masukan bagi tim produksi maupun para kolaborator film,” ucapnya.

Menurut Theresia Putri, masukan penonton mengenai alur film akan dibawa ke tim produksi untuk didiskusikan bersama sutradara dan para produser.

“Masukan-masukan tersebut akan kami bawa ke tim produksi untuk menjadi bahan diskusi bersama,” ujarnya.

Ia berharap, ketika film tersebut nantinya dirilis secara publik, isi dan pesan yang disampaikan benar-benar merepresentasikan suara, keresahan, dan pengalaman masyarakat adat Papua yang terdampak langsung berbagai proyek pembangunan di Tanah Papua.

“Rencananya peluncuran resmi film “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” rencananya akan dilakukan pada April mendatang, meski jadwal pastinya masih akan diumumkan lebih lanjut oleh tim produksi,” katanya.

Pre-launching telah dilakukan di Kampung Mabari, Kabupaten Merauke, ibu kota Papua Selatan dan akan dilanjutkan di sejumlah lokasi lain di sana.

Antropolog Universitas Cenderawasih, Dr. Hanro Lekitoo sebagai penanggap dalam pre-launching film dokumenter itu mengatakan, film mencerminkan praktik kolonialisme dalam bentuk baru, ketika penguasaan ruang hidup masyarakat adat terjadi melalui proyek-proyek pembangunan berskala besar.

“Film ini berhasil menggambarkan secara nyata kondisi kehidupan masyarakat adat di Papua, khususnya yang menghadapi tekanan akibat berbagai proyek pembangunan,” kata Henro Lekitoo.

Ia juga memberikan masukan terkait film tersebut. Menurutnya, film harus diawali dengan pesta babi, sesuai judul.

Katanya, kelompok masyarakat adat di Tanah Papua seperti suku Marind, Yei, dan Awyu memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam.

Sebagian dari mereka hidup sebagai peramu dan pemburu-pengumpul, yang bergantung langsung pada hutan dan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurutnya, hubungan masyarakat Melanesia dengan alam tidak hanya bersifat ekonomi, juga spiritual dan kultural. Alam dipandang sebagai bagian dari relasi dengan sesama manusia, leluhur, dan Tuhan.

Karena itu kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekologi, juga pada kebudayaan dan identitas masyarakat.

“Jika hutan hilang, masyarakat mempertanyakan bagaimana mereka dapat melanjutkan kehidupan,” ucapnya.

Henro Lekitoo mengatakan, kerusakan lingkungan yang terjadi dapat memicu lekosida, yaitu kehancuran lingkungan secara besar-besaran.

Dampaknya tidak hanya pada alam, juga memicu hilangnya kebudayaan, termasuk bahasa, tradisi, pengetahuan lokal, dan identitas masyarakat.

Jika hutan sagu sebagai makanan pokok masyarakat adat Papua rusak atau hilang, masyarakat akan dipaksa bergantung pada sumber pangan dari luar seperti beras, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketergantungan pada sistem ekonomi yang berbeda dari budaya mereka.

Tanah lanjut Henro Lekitoo, memiliki dimensi politik yang sangat kuat karena menjadi dasar kehidupan masyarakat. Ia juga mengkritik berbagai kesalahan pembangunan yang pernah terjadi di daerah lain, seperti di Kalimantan, justru kembali terulang di Tanah Papua.

“Film ini harus ditonton masyarakat luas, terutama mahasiswa dan generasi muda, untuk memahami situasi tersebut dengan lebih kritis,” ujarnya.

Film ini diharapkan dapat membuka kesadaran publik tentang kondisi yang dialami masyarakat adat di Tanah Papua, serta mendorong refleksi mengenai arah pembangunan yang sedang berlangsung.

“Pembangunan seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bukan justru mengorbankan ruang hidup masyarakat adat dan lingkungan yang selama ini mereka jaga secara turun-temurun,” katanya. (*)