Jayapura, Jubi – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan survei lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Papua. Program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengusulkan hingga 200 kampung nelayan di guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, mengatakan tim kementerian saat ini turun langsung ke berbagai wilayah di Papua untuk menindaklanjuti usulan pemerintah daerah terkait pembangunan kampung nelayan tersebut.
“Jadi saya hadir di sini dalam rangka melaksanakan survei atas usulan yang disampaikan oleh Provinsi Papua. Tim kami dari KKP saat ini turun di Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya,” kata Latif usai kegiatan sosialisasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Jayapura, Kamis (5/3/2026).
Menurut dia, hingga saat ini terdapat 179 titik lokasi yang telah terdata dari seluruh provinsi di Tanah Papua, ditambah 29 titik usulan baru yang masih akan diverifikasi melalui survei lapangan.
“Namun kami tetap membuka peluang, dengan harapan bisa membangun Kampung Nelayan Merah Putih secara luas di wilayah Papua,” ujarnya.
Latif menjelaskan, pembangunan kampung nelayan tersebut diawali dengan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Samberbinyeri, Kabupaten Biak Numfor, yang dijadikan sebagai role model atau percontohan.
Program ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir di Papua.
“Papua memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Ada tujuh kabupaten dan satu kota yang memiliki kawasan pesisir. Karena itu kami berharap dari provinsi ini akan banyak dibangun Kampung Nelayan Merah Putih,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan kampung nelayan tersebut merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat untuk memperkuat sektor perikanan tangkap di daerah pesisir.
KKP menargetkan pembangunan mulai dilakukan pada Mei 2026, setelah seluruh proses survei dan verifikasi lokasi selesai.
“Untuk lokasi pastinya nanti tergantung hasil survei. Kemarin kami melihat langsung di Kampung Muris Kecil, Distrik Demta, Kabupaten Jayapura, kemudian di Kampung Yaruk Yakuri. Selain itu kami juga meninjau beberapa pelabuhan dan pasar ikan,” ujarnya.
Selain pembangunan kampung nelayan, pemerintah juga akan memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan revitalisasi pelabuhan dan pasar ikan guna meningkatkan aktivitas ekonomi nelayan.
Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan pemerintah provinsi telah mengusulkan 200 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, dengan 121 lokasi di antaranya dinilai sudah siap untuk dibangun.
“Kami bersyukur Pak Presiden dan Pak Menteri KKP sangat memberi perhatian. Hari ini bahkan Dirjen langsung hadir untuk melihat bagaimana mendorong pembangunan ekonomi Papua melalui sektor kelautan,” kata Fakhiri.
Ia menilai Papua memiliki potensi besar di sektor kelautan karena wilayahnya didominasi oleh perairan. Karena itu, pengelolaan laut tidak hanya berfokus pada penangkapan ikan, tetapi juga pengembangan industri perikanan.
“Kami akan berangkat dari pengelolaan laut yang baik. Tidak hanya tangkap ikan, tetapi juga membangun industrinya,” ujarnya.
Fakhiri menambahkan, pengembangan sektor perikanan mulai menunjukkan hasil. Baru-baru ini Papua telah mengekspor 17 ton produk olahan tuna, dan ke depan jumlah tersebut ditargetkan meningkat.
“Kalau kemarin kita ekspor 17 ton, ke depan akan kita lipatgandakan. Harapannya ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Papua,” katanya. (*)
Discussion about this post