Jayapura, Jubi – Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri – Aryoko F. Rumaropen mengunjungi warga di enam kampung pesisir yang ada di Kota Jayapura menggunakan kapal milik Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Sabtu (22/11/2025).
Kampung yang dikunjung adalah Weref, Kayu Pulo, Pulo Kosong, Argapura Laut, Dok IV dan Dok IX.
Kunjungan ini merupakan implementasi dari kunjungan Gubernur Fakhiri ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PUPR, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan beberapa waktu lalu di Jakarta.
Tidak hanya menyapa dan berdialog, Gubernur dan Wakil Gubernur juga berkesempatan melihat langsung setiap kondisi rumah warga, ketersediaan air bersih, listrik, jaringan internet dan jembatan yang sehari-hari digunakan warga sebagai akses utama menuju kota.
“Tuhan baik masyarakat di sini masih bisa melakukan aktivitasnya sebagai nelayan dan profesi lainnya. Saya dengar juga di sini situasi keamanannya cukup kondusif karena aktivitas masyarakat lebih banyak di laut,” kata Fakhiri.
Gubernur Fakhiri mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi permukiman, sekaligus mengapresiasi aktivitas warga sebagai nelayan yang kondusif.
Melihat kondisi permukiman, Gubernur Fakhiri menyatakan kawasan tersebut kemungkinan akan dimasukkan ke dalam usulan program penanganan kawasan kumuh yang sebelumnya telah diajukan ke Pemerintah Pusat.
Usulan tersebut mencakup sekitar 14.000 unit bantuan, termasuk renovasi dan bantuan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
”Ini bagian dari yang kemarin kami usulkan ke Pemerintah Pusat. Ada yang nanti kami buat sebagai daerah wisata bahari. Kemudian nanti ada bantuan untuk renovasi, kemudian bantuan masyarakat semacam KPR dengan subsidi yang murah,” ujarnya.
Gubernur Fakhiri memilih fokus pada dua hal utama, yakni mengkombinasikannya dengan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menolong masyarakat nelayan, serta potensi pengembangan industri pariwisata bahari.
”Saya lebih memilih dua hal yang pertama akan kami kombinasikan juga dengan bantuan dari KKP, itu juga bisa untuk menolong masyarakat nelayan, sehingga aktivitas untuk produktivitasnya yang mungkin masih di bawah itu bisa kita tingkatkan,” ucapnya.
Ia melihat adanya potensi besar untuk membuat keramba-keramba, yang dapat dikembangkan menjadi kawasan industri pariwisata. Konsep ini diharapkan mampu menarik wisatawan domestik dari Jakarta dan daerah lain, menjadikan kawasan tersebut “kampung merah putih untuk desa bahari.”
”Masyarakat yang datang dari Jakarta kan dia tidak perlu jauh-jauh. Kalau kita sudah bikin untuk keramba di sini, dia dari Jayapura bisa datang untuk menjadi kampung merah putih untuk desa atau bahari. Kemudian pasti masyarakat akan dapat manfaatnya, mereka membelanjakan apa yang ada di kampung-kampung ini,” katanya.
Untuk mendukung rencana ini, Gubernur berharap Kampung Weref, Kayu Pulo, Pulo Kosong, Vietnam, Dok IX, dan Dok IV dapat hidup dan berkembang. Ia juga menargetkan pembangunan jembatan penghubung dari Weref menuju Kayu Pulo dan penyeberangan yang terukur menuju Pulo Kosong.
”Saya berharap Pulo Kosong ini hidup, nanti Kayu Pulo juga hidup, kemudian saudara kita juga tadi yang di Weref dan lainnya semua harus ditolong. Pemerintah hadir untuk melihat masyarakatnya,” tegas Fakhiri.
Mengenai pendataan, Gubernur Fakhiri telah meminta Ketua DPRP, Denny Henrry Bonay bersama tim untuk mengomunikasikan rencana ini kepada masyarakat, dibantu oleh dinas terkait, seperti Dinas Perumahan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kelautan.
“Rencana penataan daerah umum ini ditargetkan mulai dari Kayu Batu dan kawasan pesisir lainnya yang ada di Papua,” katanya.
Sementara Ketua RT 02, Kampung Argapura Laut l, Gusti Waroy mengatakan yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya adalah perbaikan jembatan papan karena ini merupakan akses utama warga yang tinggal.
Sedangkan kebutuhan kedua adalah air bersih, yang mana masyarakat belum nikmati secara baik. Artinya air bersih benar benar belum menyentuh masyarakat secara utuh. Disamping itu ketersediaan listrik yang mampu menghidupkan semua barang elektronik, seperti kulkas dan lainnya.
“Listrik saat ini memang sudah ada, tapi dayanya masih sangat kecil sehingga beberapa barang elektronik penunjang usaha masyarakat seperti kulkas dan lainnya belum bisa digunakan, bahkan rusak ketika dipaksa,” kata Waroy.
Selain itu, masyarakat yang pada umumnya nelayan sangat membutuhkan bantuan langsung. “Kami selama ini belum pernah mendapat bantuan nelayan. Kami harap pak gubernur bisa menjawab ini,” sambungnya.
“Disamping itu, kalau bisa pemerintah menyiapkan lapangan pekerjaan bagi anak-anak kami yang sudah lulus sekolah tapi belum mendapatkan pekerjaan,” harapnya. (*)
Discussion about this post