NFRPB: Trikora 1961 akar pelanggaran hukum dan HAM di Papua

Sorong, Jubi – Trikora 19 Desember 1961 adalah akar dari seluruh pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap bangsa Papua.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Bidang Kemitraan, Abraham Goram Gaman pada peringatan hari Trikora ke-64 tahun di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (20/12/2025)

Ia menegaskan, Trikora bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan fondasi kekerasan negara yang masih berlangsung hingga hari.

“Trikora adalah dasar dari pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Insinyur Soekarno atas nama NKRI terhadap rakyat bangsa Papua,” kata Abraham.

Abraham menyebut Papua dibangun di atas fondasi yang salah tanah papua dibangun di atas pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia.

“Sudah lebih dari 500 ribu korban jiwa selama 62 tahun kekuasaan Indonesia atas Papua,” ujar Abraham.

Menurutnya, angka tersebut bukan statistik biasa, melainkan tragedi kemanusiaan dan ini bukan konflik biasa, tetapi kejahatan terhadap satu bangsa.

Atas nama Presiden NFRPB, Abraham juga mengimbau ormas-ormas untuk menghentikan intimidasi berhentilah mengintimidasi anak-anak mahasiswa Papua. “Mereka datang ke Indonesia hanya untuk belajar,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa Papua bukan ancaman keamanan, bukan teroris, dan bukan separatis bersenjatam sehingga kriminalisasi terhadap aktivis dan mahasiswa Papua sebagai bentuk pelanggaran HAM.

“Mengintimidasi mahasiswa Papua, membungkam aspirasi, itu pelanggaran HAM yang nyata,” katanya.

Ia meminta aparat keamanan Indonesia menghentikan pendekatan represif pendekatan keamanan hanya melahirkan korban baru dan memperpanjang luka kolektif bangsa Papua.

Abraham menyebut bahwa Papua membutuhkan penyelesaian bermartabat, damai, dan beradab, karena bangsa Papua bukan objek, tapi subjek hukum dan HAM.

“HAM adalah fondasi utama perjuangan Papua perjuangan kami bukan kebencian, tapi perjuangan hak asasi manusia dan martabat bangsa,” kata Abraham.

Abraham secara langsung mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah dialog dan kami mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih untuk mengambil inisiatif politik.

“Kami minta persoalan Papua diselesaikan secara menyeluruh dan damai antara NKRI dan NFRPB,” ujarnya.(*)