Jayapura, Jubi – Hingga 2024, baru 202 kepala keluarga pengungsi dari Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, yang telah pulang ke kampung mereka. Jumlah itu jauh lebih sedikit dibandingkan data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada 2023 yang menyatakan ada 706 keluarga asal Maybrat mengungsi. Pemerintah Kabupaten Maybrat diminta memperhatikan kondisi dan kebutuhan para pengungsi yang telah pulang.
Para pengungsi itu adalah bagian dari warga sipil Maybrat yang mengungsi untuk menghindari eskalasi konflik bersenjata pasca penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor pada 2 September 2021. Ribuan warga Maybrat mengungsi ke berbagai lokasi, menjadi pengungsi di kabupaten/kota yang lain, atau mengungsi dengan masuk jauh ke dalam hutan sehingga kehilangan akses pelayanan publik.
Sejak 2021 hingga kini, baru 202 kepala keluarga (KK) yang telah kembali ke kampung asal mereka. Direktur Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus atau SKPKC OSA, Pastor Heribertus Lobya OSA mengatakan warga Maybrat itu pulang ke kampung halaman mereka mulai 2023 hingga 2024.
Menurut Lobya pemulangan warga itu hasil kerja sama berbagai pihak, khususnya kepala kampung dan kepala distrik. Ratusan kepala keluarga warga Maybrat yang telah kembali itu berasal dari Distrik Aifat Timur Tengah yakni Kampung Ayata (45 KK), Kampung Aiwesa (15 KK), Kampung Tiam (17 KK), Kampung Aikus (16 KK), Kampung Aifam (10 KK), Kampung Mupas (13 KK), Kampung Saud (15 KK), Kampung Frambu (14 KK) dan Kampung Faan Kahrio (21 KK). Adapun 36 kepala keluarga warga Kampung Imsun, Distrik Aifat Selatan juga telah kembali ke kampung mereka.
“Mereka ini [mulai banyak] kembali sejak ada pemilihan legislatif dan presiden [Pemilu 2024],” kata Lobya pada Selasa (7/1/2025).
Lobya mengatakan masih banyak pengungsi Maybrat yang belum kembali ke kampung halamannya. Pemantauan Komnas HAM pada 2023 sebanyak 3.387 atau 706 kepala keluarga warga sipil Kabupaten Maybrat mengungsi untuk menghindari eskalasi konflik bersenjata pasca penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor di Kabupaten Maybrat oleh TPNPB pada 2 September 2021.
“Baru [pengungsi dari] beberapa kampung itu [yang telah pulang], belum semua. Kami masih cek lagi,” ujarnya.
Lobya mengatakan pemerintah harus segera membangun kembali ribuan rumah warga sipil yang rusak karena ditinggalkan dalam jangka waktu yang lama. Pantauan Komnas HAM pada 2023 menyatakan setidaknya 1.250 rumah yang rusak akibat penyisiran yang dilakukan prajurit TNI pasca peristiwa penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor pada 2021.
Lobya juga meminta agar personel TNI/Polri keluar dari SD YPPK Ayata di Kampung Ayata dan SD YPPK Faan Kahrio di Kampung Faan Kahrio, Distrik Aifat Timur Tengah. Kedua gedung sekolah itu dijadikan pos keamanan TNI/Polri, sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
“Pemerintah perlu mengimbau TNI/Polri agar membangun pos penjagaan yang jaraknya jauh dari perkampungan masyarakat, sehingga memberi ruang kebebasan kepada masyarakat agar bisa mengunjungi dusun mereka untuk mencari ikan, sagu, dan makanan lainnya,” kata Lobya.
Warga Kampung Faan Kahiro, Yonas Faan menuturkan para pengungsi dari kampungnya mulai pulang ke Kampung Faan Kahiro sejak April 2023. Ia mengatakan baru 93 jiwa dari 21 keluarga yang kembali ke Kampung Faan Kahiro. Ia mengatakan ada 14 jiwa dari enam keluarga yang masih mengungsi.
“Kami pulang sejak 7 April 2023. [Sejumlah] 21 kepala keluarga yang sudah pulang, sementara yang belum [pulang] ada enam kepala keluarga,” kata Faan pada Selasa (7/1/2025).
Faan mengatakan warga memutuskan kembali karena hidup di pengungsian sangat sulit. Ia mengatakan warga yang mengungsi harus bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Serta mengandalkan bantuan dari desa dan bantuan langsung tunai selama berasa di pengungsian.
“Waktu itu [kami] mengungsi ke Sorong dan Kumurkek. Kehidupan di tempat orang susah. Kami yang mengungsi ke Sorong itu sebagian besar hidup di kos. Kita susah, semua serba susah. Saya [waktu itu] ada sewa kolam kangkung untuk ambil jual. Kami [terima] dana kampung enam bulan sekali, kami pakai selama pengungsian, [juga] Bantuan Langsung Tunai. Itu kami maksimalkan untuk bertahan hidup,” ujarnya.
Faan meminta agar Pemerintah Kabupaten Maybrat memperbaiki kondisi para warga sipil yang pulang dari pengungsian. Faan mengatakan warga membutuhkan sarana air bersih, listrik, akses untuk pergi ke pasar dan menjual hasil kebun maupun hasil buruan mereka.
“Sudah mau dua tahun kami pulang dong [pemerintah] kasih bantuan beras saja 15 kilogram, akses sarana dasar air bersih, lampu. [Di kampung kami] pakai generator set, tapi sudah dua bulan generator set rusak, [jadi] sekarang ini [tidak ada aliran listrik dan] gelap. [Sumur sumber] air sementara di bor. Tapi untuk instalasi [jaringan distribusi air] sampai di rumah, warga cari jalan sendiri,” katanya.
Faan juga meminta Pemerintah Kabupaten Maybrat memperbaiki rumah warga yang dibakar akibat penyisiran yang dilakukan prajurit TNI. Ia juga meminta agar TNI pindah dari SD YPPK Faan Kahrio di Kampung Faan Kahrio yang dipakai sebagai pos TNI.
“Pintu dan jendela warga yang dirusak sudah diperbaiki. Tapi ada satu rumah yang dibakar. Keluarga [pemilik] rumah yang dibakar masih di Kumurkek. Gereja Katolik terkena tembakan [dan berbekas, bekas tembakan itu] belum diperbaiki. [Gedung] SD dipakai [jadi pos aparat keamanan]. Pemerintah [harus] ada tindakan, bangun pos TNI supaya gedung SD bisa dipakai. [Selama] satu tahun ini, proses belajar mengajar [anak-anak di sini] menumpang di SD Inpres Persiapan Tashimara,” ujarnya.
Ketua Tim Penegakan dan Pemajuan HAM, Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Melky Weruin mengatakan Komnas HAM belum memiliki data detail terkait warga Maybrat yang telah kembali dari pengungsian. Weruin mengatakan Komnas HAM Papua baru memfasilitasi pemulangan 64 jiwa atau 36 kepala keluarga warga Maybrat pulang ke Kampung Imsun, Distrik Aifat Selatan pada 23 Desember 2024.
Ia mengatakan pihaknya berencana akan melakukan pemantauan dan pendataan pengungsi Maybrat pada Januari 2025. “Detailnya belum ada. Mungkin Januari ini kami lakukan pemantauan, sekalian pendataan,” kata Weruin pada Senin (6/1/2025). (*)
Discussion about this post