Nabire, Jubi – Ribuan masyarakat yang menamakan Aliansi Masyarakat Orang Asli Papua (AM-OAP) Papua Tengah yang berasal dari kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya melakukan aksi demonstrasi damai di jalan Merdeka, persis di persimpangan SMA YPPK Adhi Luhur dan SMP YPPK St. Antonius Nabire karena pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi Papua Tengah dilaksanakan di aula RRI Nabire yang tak jauh dari tempat aksi.
Aksi tersebut menuntut hasil kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi atau Pemilu 2024 terutama di enam kabupaten yang yang sistem Pemilu menggunakan noken yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak namun diakui bahwa suara akar rumput tak memberikan hak pilih kepada calon legislatif terutama buat calon DPR RI.
Aksi ini juga sebagai tindakan penolakan non OAP duduk di kursi DPR RI mewakili Papua Tengah di mana dalam Pemilu 2024 telah terpilih tiga orang yang bukan orang asli Papua dari kandang sistem noken di enam kabupaten.
“Kami OAP juga banyak yang mampu bicara soal hak-hak orang asli Papua di Senayan, untuk itu berikan hak itu kepada pemilik negeri dan pemilik suara. Karena rakyat akar rumput memilih orang asli Papua bukan tiga orang itu,” ujar koordinator aksi Yohanes Degei.
Degei mengatakan, pihaknya menuntut kepada pihak penyelenggara agar mengembalikan hak kesulungan kepada para calon DPR RI asli Papua Tengah.
“Kami menuntut segera mengembalikan hak kesulungan orang asli Papua Tengah melalui kursi DPR RI melalui sistem noken terutama enam kabupaten kepada orang asli Papua Tengah yang calon DPR RI,” kata Yohanes Degei dalam orasinya.
Ia mengaku sangat aneh jika sistem noken namun suara beralih ke orang luar Papua Tengah bahkan bukan ras Melanesia.
“Yang calon DPRD dan DPR Provinsi juga tapi khusus untuk DPR RI tolong kembalikan kepada kami sendiri, kami juga mampu. Apa yang tidak bisa, kami juga mau jadi tuan di atas tanah kami sendiri. Kalau mau sabotase, untuk apa kalian (Indonesia) berikan otsus dan provinsi baru kepada kami? Ini keterlaluan,” ungkapnya.
Dalam aksi itu dihadiri para calon DPR RI, DPD RI dapil Papua Tengah maupun calon DPR provinsi Papua Tengah, nampak ada Isaias Douw (calon DPR RI dari partai Golkar), Sam Gobai dari partai NasDem, Yosepina Pigai calon DPD RI dan lainnya. Bahkan dihadiri ketua Bawaslu Papua Tengah Markus Madai dan ketua KPU Papua Tengah Jeniffer Darling Tabuni dan komisionernya.
Kesempatan itu, Yohanes Degei menegaskan segera usut tuntas kasus politik uang (money politics) yang dilakukan salah satu anggota Bawaslu Papua Tengah guna meloloskan calon DPR RI dari Partai Golkar.
“Itu videonya sudah tersebar, kami minta segera proses hukum pelaku money politics yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Papua Tengah atas nama Elias Agus Huninhatu demi meloloskan caleg DPR RI atas nama Soedeson Tandra dari Partai Golkar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Papua Tengah datangi massa, komisioner KPU Papua Tengah Marius Telenggen dan ketua Bawaslu Papua Tengah Markus Madai lebih temui massa. Kesempatan itu Marius Telenggen bilang pihak siap menerima aspirasi rakyat selanjutnya akan diputuskan dalam rapat bersama.
“Ibu ketua datang, aspirasi kami terima tapi kami di lembaga (KPU) itu sifatnya kolektif kolegial, tidak bisa diputuskan oleh satu orang. Jadi akan kami bawa dalam rapat bersama,” ujarnya.
Setibanya ketua KPU Papua Tengah, massa justru semangat menyampaikan aspirasi secara bergiliran. Selanjutnya menerima aspirasi dan kembali ke aula kantor RRI Nabire guna melanjutkan pleno terbuka yang sedang berlangsung.
Isaias Douw, calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Golongan Karya (Golkar)dapil Papua Tengah, mengatakan dengan unggulnya tiga orang calon DPR RI dapil Papua Tengah yang bukan orang asli Papua Tengah menjadi tanda tanya yang serius kepada penyelenggara dan pengawas bahwa ketiganya dapat suara melalui ‘lubang’ mana.
“Sejatinya kehadiran daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Tengah agar anak negeri bisa menjadi tuan di atas negerinya sendiri, namun hal itu bertolak belakang pada pesta demokrasi yang dilakukan pada 14 Februari 2024,” katanya kepada wartawan ketika aksi demonstrasi berlangsung di Jl Merdeka Nabire.
Masyarakat Meepago, lanjut dia, ketika hadirnya provinsi Papua Tengah telah berbondong-bondong menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat karena telah melakukan pembentukan provinsi Papua Tengah.
Namun oknum yang memberikan provinsi Papua Tengah justru sabotase hak politik OAP sehingga tujuan DOB Papua Tengah agar putra dan putri daerah bisa menjadi tuan di atas tanahnya sendiri kini tinggal cerita sebab segala kewenangan dalam berpolitik praktis tidak berpihak kepada pemilik negeri. Buktinya, dalam pemilu 2024 diungguli non OAP atas kerjasama sistem yang tidak beretika.
“Kembalikan kepada hak kesulungan orang asli Papua sendiri, jadi mohon tiga kursi DPR RI untuk perwakilan provinsi Papua Tengah harus kembalikan ke putra daerah. Supaya kita juga mau membicarakan aspirasi dan program pembangunan yang ada di Provinsi Papua Tengah,” katanya. (*)
Discussion about this post