Jayapura, Jubi – Sejumlah insiden pertikaian atau bentrokan antar massa pendukung terjadi saat pemungutan serta penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah pada Rabu (27/11/2024). Berbagai insiden itu menyebabkan puluhan orang terluka, namun situasi keamanan mulai terkendali.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan di Provinsi Papua Pegunungan kericuhan terkait Pilkada Serentak 2024 terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Tolikara. Kericuhan juga terjadi saat pemungutan suara di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Menurut Benny, kericuhan atau bentrok antar massa pendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tolikara terjadi di beberapa tempat. Berbagai bentrokan itu dipicu perbedaan pendapat tentang pembagian surat suara di antara pendukung para kandidat Pilkada Serentak 2024.
Benny mengatakan bentrokan antar massa pendukung itu terjadi di Distrik Karubaga, Distrik Wunim, Distrik Numba, Distrik Kai, Distrik Konda, Distrik Wenam, dan Distrik Kembu. Ia mengatakan massa pendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Tolikara saling serang menggunakan parang, batu, dan panah.
Berbagai bentrokan itu menimbulkan sejumlah korban terluka. “[Kondisi] korban masih dalam penyelidikan,” kata Benny pada Jumat (28/11/2024).
Kericuhan juga terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah. Insiden itu terjadi ketika Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait berada di Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kobakma sekitar pukul 21.32 WP.
Massa pendukung salah satu pasangan calon marah melihat kehadiran Manogar di Sekretariat PPD Kobakma, dan mengusirnya. Kepala Kepolisian Resor Mamberamo Tengah, AKBP Rahman terluka terkena anak panah pada bagian rahang pipi kanan.
Ia dalam keadaan sadar dan tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura. “[Saat ini saya sedang menjalani perawatan] di Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura,” ujar Rahman, pada Kamis malam.
Di Papua Tengah
Benny menjelaskan bentrokan antar massa terkait pilkada juga terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Massa pendukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Puncak Jaya nomor urut 1 bentrok dengan massa pendukung pasangan calon nomor urut 2 di Kantor KPU Puncak Jaya.
Bentrokan itu meluas hingga ke perempatan Kios Jimmy dan jalan ke arah Kompleks Kuburan 7. “Massa kedua kubu yang bertemu di Distrik Irimuli, saling melemparkan umpatan yang berujung saling serang fisik menggunakan alat perang berupa busur, panah, serta parang. Itu penyebab awal rusuh,” ujarnya.
Benny mengatakan aparat keamanan berhasil melerai pertikaian pertama, namun aksi susulan terjadi. Bentrokan antar massa pendukung itu menyebabkan 40 unit rumah dan satu honai terbakar. Sejumlah 94 orang luka-luka terkena panah. “Rencananya, 14 orang korban akan dirujuk ke RSUD Jayapura guna dilakukan penanganan lebih lanjut,” kata Benny.
Sepakat berdamai
Penjabat Bupati Puncak Jaya, Tumiran mengatakan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan nomor 2, tim sukses kedua pasangan, serta para pendukung kedua pasangan telah membuat kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan di Puncak Jaya. Kesepakatan perdamaian itu dibuat di Markas Komando Distrik Militer atau Kodim/1714 Puncak Jaya di Mulai, ibukota Kabupaten Puncak Jaya, pada Rabu (27/11/2024).
“Kesepakatan itu bertujuan mencegah terjadinya konflik dan memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik dan damai,” kata Tumiran dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Puncak Jaya pada Kamis malam.
Tumiran mengatakan salah satu poin kesepakatan itu adalah penghentian segala bentuk peperangan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar. Masing-masing pihak akan menarik mundur massa pendukung masing-masing. Setiap pasangan calon juga akan mengendalikan massa pendukungnya agar tidak menyerang massa pendukung kandidat lain.
Para pihak juga bersepakat untuk menyerahkan pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024 berikutnya kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU Puncak Jaya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Puncak Jaya. KPU dan Bawaslu Puncak Jaya akan dikawal aparat keamanan untuk menjemput logistik Pilkada Serentak 2024, dan melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara secara jujur, profesional, dan transparan.
Para pihak juga bersepakat untuk menyelesaikan berbagai sengketa terkait Pilkada Serentak 2024 sesuai aturan yang berlaku, dan menyepakati agar penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Distrik, maupun KPU Puncak Jaya. Para pihak juga menyatakan bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku jika melanggar kesepakatan tersebut.
Tumiran berharap kesepakatan itu akan ditaati para pihah, sehingga proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara dapat berjalan dengan lancar. “Kami berharap dengan kesepakatan ini tidak ada konflik susulan. Kita ini semua bersaudara, mari kita jaga Puncak Jaya [agar] aman dan damai,” ujarnya.
Kondisi telah aman
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan kondisi di Mamberamo Tengah, Tolikara, maupun Puncak Jaya telah aman dan kondusif. “Situasi keamanan kondusif aman,” ujarnya.
Kepala Kepolisian Resor (Polres) Puncak Jaya, AKBP Kuswara mengatakan saat ini personel Polres Puncak Jaya sedang menyelidiki motif bentrokan antar massa pendukung di sana. Menurutnya, polisi sedang mengumpulkan data dan keterangan saksi di Tempat kejadian perkara (TKP).
“Situasi saat ini [situasi] di Kabupaten Puncak Jaya berangsur kondusif. Polres Puncak Jaya kini siagakan personel gabungan TNI/Polri untuk mencegah aksi susulan,” kata Kuswara dalam keterangan tertulis yang diterima Jubi dari Kabid Humas Polda Papua pada Kamis malam.
Ketua Bawaslu Papua Pegunungan, Fredy Wamo mengatakan pihaknya belum menerima laporan dan pengaduan terkait kericuhan saat pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 di Papua Pegunungan. Ia meminta pasangan calon proaktif memberikan pemahaman tentang pilkada kepada massa pendukungnya.
“Kami minta kepada [pasangan] calon dan pimpinan partai politik untuk dapat mengimbau [massa pendukung] mereka untuk menahan diri, tidak membuat hal yang dapat merugikan daerah dan masyarakat di daerah masing-masing,” kata Wamo saat ditemui Jubi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Jumat (29/11/2024).
Wamo yakin kericuhan dan bentrokan antar massa pendukung tidak akan terjadi jika masing-masing pasangan calon memberikan penjelasan yang baik dan benar tentang aturan Pilkada Serentak 2024. “Itu bukan hanya tanggung jawab kami secara kelembagaan, tapi juga [tanggung jawab] calon dan pimpinan partai politik. [Personel] aparat keamanan dan Bawaslu dari segi jumlah sedikit. Yang punya massa itu adalah pimpinan partai dan pasangan calon,” ujarnya. (*)
Discussion about this post