Wamena, Jubi – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga kota studi Jayawijaya meminta upaya penyelamatan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang setelah sebulan lamanya disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egianus Kogoya, tidak mengorbankan masyarakat sipil .
Ketua DPC Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nduga kota studi Jayawijaya, Enggipilik Kogoya kepada wartawan di Wamena, Senin (13/3/2023) mengatakan, penyanderaan pilot asal Selandia Baru di Distrik Paro, Kabupaten Nduga membuat reaksi negara berlebihan terhadap persoalan itu.
Namun ia beranggapan penyanderaan yang terjadi bukanlah penyanderaan biasa, tetapi tindakan politik oleh kelompok Egianus Kogoya. Untuk itu, negara melalui TNI dan Polri tidak bersikap berlebihan sehingga warga sipil yang ada di Nduga menjadi korban.
“Mahasiswa khawatir selama operasi pembebasan pilot sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda, menjalar ke warga sipil. Sehingga masyarakat sipil yang ada di wilayah Nduga perlu dilindungi karena itu hak hidup,” kata Kogoya.
Menurutnya, upaya negara melalui pendekatan negosiasi kepada pemerintah daerah dan para tokoh dianggap cukup bagus. Namun pendekatan dengan militer, tidak boleh menyiksa, menginterogasi masyarakat sipil sampai tidak berdaya.
“Masyarakat sipil ini tidak tahu apa-apa soal masalah itu dan tidak pegang senjata juga, jadi negara boleh kejar Egianus Kogoya untuk selamatkan pilot, tetapi masyarakat sipil dijaga tidak boleh ada penyiksaan atau merusak lahan milik masyarakat dan lainya,” katanya.
Apalagi kata Kogoya, hingga kini masih banyak masyarakat pengungsi setelah kejadian Desember 2018, mengakibatkan beberapa Distrik seperti Mapenduma masih kosong.
Apalagi dengan adanya penambahan pasukan ke Nduga, diakuinya banyak membuat masyarakat menjadi ketakutan dengan rasa trauma yang belum hilang sejak 2018.
“Untuk itu upaya pendekatan pembebasan pilot ini harus juga menjamin hak hidup warga sipil,” katanya.
Ikatan pelajar dan mahasiswa Nduga juga meminta kepada pemerintah daerah Nduga dan DPRD dapat menjamin hak hidup masyarakat sipil yang ada.
“Pemerintah Nduga dan legislatif perlu ada kebijakan terhadap masyarakat sipil yang masih ada di pelosok kampung karena mereka mau hidup. Apalagi ada rencana pemerintah mengembalikan para masyarakat Nduga ke ibu kota Keneyam,” katanya. (*)
