Jayapura, Jubi – DPR Papua berpendapat, para pemangku kepentingan perlu mencari solusi terkait kebebasan berekspresi di Papua. Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumbairusy mengatakan selama ini, berbagai pihak menilai ruang demokrasi di Provinsi tertimur Indonesia itu dibungkam.
“[Ada yang menilai di Papua terjadi] semacam ada pembungkaman ruang demokrasi, ini mesti menjadi catatan kota bersama. Ini soal yang harus kita cari caru solusinya sama-sama,” kata Yulianus Rumbairusy usai DPR Papua bertemua Komnas HAM RI di Kantor DPR Papua, Kamis (22/06/2023).
Menurutnya, ini mesti menjadi catatan bersama para pihak terkait. Sebab, beberapa kali massa aksi hendak ke Kantor DPR Papua, tidak Diizinkan sehingga anggota DPR Papua yang turun ke lokasi titik kumpul demonstran untuk menemui massa.
“Supaya ya aparat kita, aparat kepolisian terutama sebagai penanggung jawab keamanan harus sama-sama mengerti ini. DPR Papua dalam berbagai kesempatan sudah membuka ruang. Bagian ini yang harus kita cari solusi sama-sama,” ucapnya.
Katanya, perlu ada solusi terhadap kebebasan berekspresi di Papua, agar aparat keamanan atau pemerintah tidak selalu dianggap membungkap ruang demokrasi di Papua.
“Saya pikir [akibat pembungkaman ruang demokrasi itu] akhirnya [terkadang] ada korban jiwa. Misalnya di Yahukimo [dan daerah lainnya]. Di Jayapura juga. Indonesia ini menjamin ada ruang demokrasi untuk orang berpendapat,” ujarnya. (*)