Jayapura, Jubi – Belasan anggota DPR Papua menutup ruangan ketua DPR Papua, ruangan tiga wakil Ketua dan ruangan Sekretaris Dewan (sekwan), Rabu (05/04/2023).
Aksi ini sebagai bentuk protes anggota DPR Papua sebab menilai selama ini lembaga perwakilan rakyat itu vakum. Tidak ada aktivitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Aksi demonstrasi dari belasan perwakilan anggota DPR Papua itu dilakukan dengan memasang spanduk bertuliskan protes di pintu masuk ruang ketua, ruang tiga wakil Ketua dan ruang Sekwan DPR Papua.
Satu di antara perwakilan anggota DPR Papua, Nioluen Kotouki mengatakan, ia bersama belasan rekannya mewakili 65 anggota DPR Papua memprotes kinerja pimpinan dan Sekwan DPR Papua.
Perwakilan anggota DPR Papua, Nioluen Kotouki mengatakan, kini sudah memasuki triwulan kedua tahun ini, namun DPR Papua sama sekali tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
“Belum jalan sama sekali. Itulah sebabnya kami melakukan aksi ini, karena aktivitas di DPR Papua tidak berjalan. Kedua, kami menuntut pimpinan DPR Papua segera menggelar rapat banmus (badan musyawarah), agar kami menyampaikan berbagai masalah yang ada sehingga bisa diselesaikan,” kata Kotouki.
Ia menegaskan, sebelum pimpinan DPR Papua menggelar rapat banmus, palang atau spanduk bertuliskan protes yang dipasang pihaknya tidak boleh dibuka.
“Kami masih menunggu respons pimpinan di kantor DPR Papua, untuk datang berdiskusi dengan kami menyelesaikan masalah ini. Selain itu setelah pemekaran, dari sisi defactor kami ini anggota DPR Papua bukan dari Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Kami adalah DPR Papua yang sah di mata hukum, untuk melaksanakan tugas-tugas kelewanan hingga 2024,” ucapnya.
Pihaknya berharap dalam melaksanakan tugas hak dan kewajiban mereka sejalan, dan berjalan normal. Para legislator Papua ini juga meminta Sekwan mempresentasikan atau uraikan rincian sebagai tugas anggota dewan, tugas lembaga dewan, dan alat kelengkapan dewan.
“Itu harus dipresentasikan. Kalau tidak, kami akan terus palang kantor ini. Kalau satu kali 24 jam tidak ada tanggapan dari pimpinan ya pasti diskusi kita akan lebih meningkat lagi. Jadi ada baiknya kita duduk bersama membicarakan masalah internal ini,” ujarnya.
Nioluen Kotouki menambahkan, para anggota dewan dipilih rakyat, bukan hanya untuk datang, duduk kemudian pulang. Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, ada banyak masalah dihadapi masyarakat di berbagai daerah. Semua itu bisa didiskusikan kalau saja pimpinan buka banmus.
Koordinator aksi, Elvis Tabuni mengatakan hal yang sama. Ketua Komisi I DPR Papua itu mengatakan, aksi tersebut adalah aksi spontan para anggota DPR Papua.
“Anggota DPR Papua bertindak tegas. Kami mewakili 65 anggota dewan memprotes kavakuman di lembaga ini. Situasi ini tidak pernah terjadi pada periode periode sebelumnya. Periode ini berbeda dengan periode lalu. Kami tunggu satu kali 24 jam. Kapan pun banmus dibuka, kami siap,” kata Elvis Tabuni.
Sekretaris Fraksi Gerindra, Natan Pahabol menambahkan, sembilan fraksi di DPR Papua termasuk Kelompok Khusus, telah melakukan rapat pada 8 Maret. Para pihak ini menggelar rapat, karena kevakuman dalam lembaga dewan. Fraksi dan kelompok khusus DPR Papua telah dua kali menyurati pimpinan dewan, agar menggelar rapat banmus.
“Rapat banmus untuk membicarakan segala sesuatu masalah yang ada tapi tidak disikapi oleh pimpinan dan unsur pimpinan. Namun pimpinan dan unsur pimpinan DPR Papua tidak merespons surat itu. Akhirnya [perwakilan] 65 anggota dewan, secara spontan memalang ruang ketua, dan tig wakil ketu serta sekwan. Ini menandakan mereka ada tapi aktivitasnya vakum,” kata Natan Pahabol. (*)