Jayapura, Jubi – Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan atau KLHK diingatkan bersikap objektif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat adat Mimika, Papua Tengah mengenai dampak yang ditimbulkan limbah tambang PT Freeport Indonesia.
Anggota DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan dari wilayah adat Meepago, John NR Gobai mengatakan belum lama ini ia bersama perwakilan masyarakat adat Mimika bertemu Komisi IV DPR RI. Mereka menyampaikan aspirasi terkait limbah Freeport yang dibuang ke sungai dan menyebabkan terjadinya pendangkalan.
“Saya mendapat informasi, tiga Dirjen KLHK sudah ke Timika bertemu manajemen PT Freeport. Mereka tiba di Timika, 11 Februari 2023 dan rencananya pulang pada hari ini (13 Februari 2023). Semoga mereka (tim KLHK) sampai ke daerah yang terjadi pendangkalan,” kata John NR Gobai kepada Jubi, Senin (13/02/2023).
Menurut Ketua Kelompok Khusus DPR Papua itu, apabila benar telah terjadi pertemuan tim KLHK dengan manajemen PT Freeport, maka ini tergantung kejujuran pihak perusahaan.
Selain itu, apabila tim KLHK bisa sampai ke lokasi yang terjadi pendangkalan, mereka akan melihat langsung situasi sebenarnya.
Katanya, apabila tim KLHK datang lokasi pendangkalan, mungkin apa yang menjadi keluhan dan aspirasi masyarakat di sana akan terjawab.
“Namun kalau hanya sampai di Timika saja, maka tergantung dengan siapa mereka bertemu. Kalau mereka pergi ke tempat pendangkalan, kan tentu mereka akan lihat dan merasakan sendiri pendangkalan itu. Maka kurang lebihnya adalah wisata KLHK ke Freeport,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta KLHK untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kerusakan lingkungan akibat limbah tailing PT Freeport Indonesia. Kata Anggia, pihaknya meminta KLHK segera melaporkan tindak lanjut masalah itu, paling lambat pada 15 Februari 2023. (*)
