Jayapura, Jubi – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP siap bekerja untuk memandirikan Orang Asli Papua atau OAP. Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua, Alberth Yoku mengatakan upaya itu akan dilakukan melalui berbagai program unggulan.
Pdt Alberth Yoku mengatakan dengan dilantiknya para anggota BP3OKP, pihaknya akan melalukan perekrutan staf. Nantinya, BP3OKP akan berkantor di Gedung Keuangan Negara Jayapura.
“Langkah awal, kami akan merekrut kaum profesional maupun Orang Asli Papua untuk mengelola tugas dan program badan percepatan yang sudah diringkas menjadi tiga pokok penting, yakni Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Mandiri,” kata Yoku kepada Jubi di Kota Jayapura, Selasa (18/4/2023).
Untuk perekrutan itu, Yoku menyatakan pihaknya masih menunggu surat pemerintah pusat terkait berapa jumlah orang yang akan direkrut, prasarana, dan anggaran operasional BP3OKP. “Kemungkinan usai Hari Raya Idul Fitri baru akan dilakukan rekrutmen. Setelah itu, baru sosialisasikan Undang-Undang Otsus dan program prioritas mulai berjalan,” ujarnya.
Saat ditanya apakah program bagi Orang Asli Papua yang dulunya sudah ada dan dibiayai dari Dana Otsus Papua akan tetap dilaksanakan, Yoku menjelaskan program seperti itu tetap akan dijalankan. “Program itu akan tetap ada. Hanya memang ada terjadi beberapa perubahan akibat adanya human error dan salah manajemen. Intinya, tujuan badan percepatan ingin memandirikan orang Papua agar tidak terkesan terlalu dimanjakan dengan cara mengelola sendiri sumber daya yang dimiliki,” katanya.
Yoku menjelaskan potensi sumber daya alam Tanah Papua sudah diteliti oleh Universitas Papua, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor. Bahkan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga sudah menentukan potensi unggulan yang dimiliki masing-masing daerah.
“Nanti akan dibentuk kelompok masyarakat di setiap daerah untuk menjalankan program itu. Intinya, sumber daya alam dan tanah milik masyarakat akan digunakan untuk dikelola. Nantinya akan ada pembagian keuntungan,” kata Yoku.
Berikut Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua:
Ketua :
Wakil Presiden
Anggota :
- Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Menteri Keungan.
- Albert Yoku, perwakilan Provinsi Papua.
- Irene Manibuy, pereakilan Provinsi Papua Barat.
- Yoseph Yanawo, Yolwe pereakilan Provinsi Papua Selatan.
- Pietrus Waine, pereakilan Provinsi Papua Tengah.
- Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan.
- Otto Ihalauw, perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. (*)
