Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua menyebut berbagai upaya yang dilakukan dalam menangani gizi buruk di wilayah setempat belum terlalu optimal.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua, Elsye Rumbekwan, saat Pertemuan Kepala Daerah yang digelar Pemprov Papua bersama UNICEF di Kota Jayapura, Rabu (30/11/2022).
Elsye menilai beberapa hambatan dalam penanganan gizi buruk di Papua adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan gizi keluarga.
βHal ini menjadi penyebab masalah ketersediaan asupan gizi dalam keluarga, padahal ketersediaan potensi gizi masih sangat banyak,β ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, pemahaman penyebab dan faktor risiko masalah anak gizi buruk.
βLintas sektor juga didorong untuk bekontribusi terhadap pencegahan dan penanganan anak gizi buruk untuk mengatasi tantangan percepatan pembangunan di Papua,β tegasnya.
Kepala Kantor UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Ramdan, menegaskan anak-anak harus mendapat perhatian di tengah perubahan besar yang dihadapi Papua.
βSaat ini banyak perubahan baik dari sisi struktur, regulasi, kewenangan, dan lainnya pasca DOB. Tapi biasanya kelompok anak-anak kurang dapat perhatian di tengah perubahan ini,β kata Aminuddin.
Ia pun menilai, masih banyak anak wasting (kondisi ketika berat badan anak menurun, sangat kurang, atau bahkan berada di bawah rentang normal) di Papua yang belum terdeteksi dan tertangani, meskipun capaian wasting Papua sudah berada di angka 8,8 persen.
βAnak-anak tidak bisa bersuara sendiri. Mereka bergantung di lingkungannya, orang tua dan keluarga untuk menyuarakan bahwa mereka butuh diperhatikan,β ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta penanganan masalah wasting di Papua sangat membutuhkan kontribusi dan keterlibatan lintas sektor.
βKita harus memastikan anak-anak wasting terdeteksi, tertangani baik dari sisi malnutrisi dan penyakit penyertanya serta mememberikan pemahaman kepada lingkungan dan lainnya,β tegas dia. (*)