Jayapura, Jubi – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Jayapura, Zacharias Rumbewas meminta partai politik dan calon legislatif atau caleg segera menurunkan seluruh Alat Peraga Kampanye atau APK dan mencabut semua bendera parpol di jalan-jalan. Penertiban tersebut segera dilakukan sebelum Minggu (11/2/2024) saat memasuki masa tenang pemilu di daerah-daerah pemilihan di Kabupaten Jayapura.
“Harus ditertibkan APK caleg. Jadi, penertiban dan penurunan APK itu dilakukan oleh masing-masing caleg atau parpol bersangkutan bersama timnya,” kata Rumbewas di Kantor Bawaslu, di Jalan Hawai-Sentani, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (9/2/2024).
More Read
Zacharias menjelaskan Bawaslu Kabupaten Jayapura telah laksanakan rapat koordinasi bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum), Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), dan parpol. Mereka telah bersama-sama mendiskusikan hal-hal teknis terkait penertiban APK menjelang masa tenang Pemilu 2024.
“Semua sama-sama bersepakat bahwa APK itu diturunkan oleh masing-masing parpol. Karena APK itu bagian dari aktivitas kampanye, maka aktivitas kampanye itu harus berhenti semua sebelum hari Minggu. Dan mereka [parpol dan calegnya] sudah respon baik untuk menertibkan APK itu mulai besok,” ujarnya.
Bawaslu juga telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban pada saat pemungutan suara. Selain pengamanan, mereka juga mengkoordinasikan hal-hal teknis yang akan dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kami akan terus berkoordinasi [dengan aparat keamanan], supaya ada jaminan keamanan di TPS agar warga bisa menyalurkan pilihannya dengan aman tanpa ada unsur paksakan, intimidasi atau teror lainnya,” katanya.
Dia menegaskan bahwa masyarakat punya hak untuk ikut mengawasi jalannya Pemilu 14 Februari 2024 itu. Karena sama-sama mengawasi jalannya pemilu dengan harapan semuanya baik- baik tanpa ada kecurangan.
“Kami berharap peran masyarakat itu untuk mengawasi juga dalam membantu Bawaslu. Mengawasi proses pemilu ini menjelang tahapan masa tenang dan pemungutan suara nantinya. Jadi peran masyarakat itu penting supaya kita menekan [potensi] kecurangan-kecurangan yang terjadi,” ujarnya. (*)
