Jayapura, Jubi — Perdana Menteri Papua Nugini,James Marape telah memerintahkan penyusunan laporan mendesak dan menyeluruh terkait kekhawatiran terbaru dalam proses rekrutmen tentara atau Papua New Guinea Defence Force (PNGDF).
Arahan ini muncul setelah meningkatnya kekhawatiran publik serta pembahasan para anggota parlemen mengenai integritas dan transparansi proses rekrutmen PNGDF di parlemen. Demikian dikutip jubi.id dari tvwan.com.pg, Kamis (26/3/2026).
Menanggapi pertanyaan dari Gubernur East Sepik, Allan Bird, di parlemen, Marape mengakui keseriusan isu terkait integritas dan keseimbangan regional dalam rekrutmen PNGDF, terutama menjelang Pemilu Nasional 2027.
Marape menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan nasional akan menjadi pedoman dalam setiap langkah yang diambil.
Perdana Menteri juga mengonfirmasi bahwa ia telah secara resmi menulis kepada Menteri Pertahanan, Billy Joseph, serta Komandan PNGDF untuk meminta laporan lengkap mengenai proses rekrutmen terbaru.
“Ini adalah masalah yang sangat penting bagi negara. Kita tidak boleh membiarkan Angkatan Pertahanan kita tercoreng atau dianggap tidak berintegritas,” kata Marape.
“Arahan saya meminta keterbukaan penuh mengenai komposisi para rekrut, asal provinsi mereka, serta proses seleksi yang digunakan.”
Marape menekankan bahwa pemerintah berkomitmen membangun angkatan pertahanan yang profesional, inklusif, dan mewakili seluruh bangsa.
“Kami telah menginstruksikan agar proses rekrutmen terus berkembang, termasuk dengan penerapan pendaftaran online dan sistem kuota provinsi yang jelas,” ujarnya.
“Hal ini akan memastikan bahwa Angkatan Pertahanan kita secara adil mewakili semua provinsi, termasuk Bougainville, serta mencerminkan keberagaman bangsa kita.”
Marape juga mengingatkan bahwa berbagai tuduhan yang beredar di ruang publik, termasuk media sosial, harus disikapi dengan hati-hati hingga diverifikasi melalui saluran resmi.
“Meski ada kekhawatiran yang disampaikan, saya ingin meyakinkan negara bahwa saat ini saya masih menunggu laporan resmi dari pimpinan pertahanan,” katanya.
“Kita harus memberikan kesempatan pada proses yang semestinya, daripada bergantung pada spekulasi atau klaim yang belum terverifikasi.”
Ia menyatakan bahwa laporan tersebut diharapkan segera selesai dan akan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan tindakan disipliner jika ditemukan pelanggaran.
“Jika terdapat pelanggaran prosedur atau integritas, siapa pun yang bertanggung jawab tanpa memandang pangkat—akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.
Marape juga meyakinkan parlemen dan rakyat Papua Nugini bahwa hasil laporan tersebut akan disampaikan secara terbuka setelah diterima. (*)
Discussion about this post