Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Kepulauan Loyalitas di Kaledonia Baru menghadapi tuntutan utang sekitar 7,51 miliar franc pasifik prancis atau hampir Rp20 triliun. Mereka akan memangkas jumlah pegawai untuk meringankan beban utang.
Provinsi Kepulauan Loyalis meliputi wilayah pulau-pulau terluar di timur laut Maré, Lifou, Ouvéa, dan Tiga. Total utang mereka tersebut lebih besar daripada yang diumumkan sebelumnya oleh Presiden Majelis Provinsi Mathias Waneux.
Waneux, sebelumnya mengumumkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Loyalitas memiliki utang sebesar 4 miliar franc pasifik prancis atau sekitar Rp10 triliun. Setelah dikoreksi, angkanya membengkak dua kali lipat.
“Sekarang [utang tersebut], sudah 7,51 miliar. Ini tampaknya belum berakhir [mungkin bertambah],” kata Waneux kepada NC la 1ère, yang dikutip RNZ, Rabu (19/2/2025).
Waneux baru saja menjabat Presiden Majelis Provinsi Kepulauan Loyalis. Dia mengantikan Jacques Lalié yang diberhentikan karena terlibat korupsi.
Menurutnya, mereka mesti memangkas jumlah pegawai pemerintah setempat, yang saat ini sekitar 600 orang, untuk menghemat pengeluaran. Namun, dia memastikan kebijakan penting tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
“Kami harus melihat setiap departemen [selektif] sehingga tidak bisa begitu saja melakukan pemecatan. Kami harus menghormati pegawai dan keluarga mereka,” kata Waneux.
Utang-utang tersebut untuk menanggulangi krisis ekonomi akibat dampak kerusuhan pada Mei 2024. Untuk mengatasi utang, Pemerintah Provinsi Kepulauan Loyalis juga berencana memangkas sekitar 30 persen anggaran pemilu lokal. Pemilu tersebut dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret mendatang. (*)
Discussion about this post