Samoa Akan Gelar Pemilu Lebih Awal, PM Fiame Akui Kekalahan

Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Samoa, Fiame Naomi Mata’afa, mengumumkan akan mengupayakan pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal. Fiame, yang memimpin pemerintahan minoritas sejak Januari setelah didepak dari partai lamanya, FAST, akhirnya mengakui kekalahannya di gedung parlemen pada Selasa pagi, menyusul penolakan Anggaran 2025 pemerintahannya.

Sebagaimana dilansir jubi.id dari RNZ Pasifik, Rabu (28/5/2025), anggota parlemen dari Partai Perlindungan Hak Asasi Manusia (HRPP) dan mantan partai Fiame, FAST, bergabung untuk menggagalkan anggaran tersebut. Hasil akhir pemungutan suara tercatat 34 menentang, 16 mendukung, dan 2 abstain.

Situasi ini terjadi di tengah periode ketidakstabilan politik yang dimulai awal tahun ini. Perpecahan di Partai FAST pada Januari memicu keputusan Fiame untuk memecat ketua partai, La’auli Leuatea Schmidt, bersama beberapa menteri FAST dari kabinetnya. Langkah itu membuat Fiame terisolasi dan memimpin pemerintahan minoritas.

Awal tahun ini, Fiame berhasil melewati dua tantangan kepemimpinan secara beruntun. Pada 25 Februari, dengan dukungan La’auli, ia berhasil mempertahankan posisinya setelah mosi tidak percaya yang diajukan oleh Tuilaepa Sailele Malielegaoi ditolak dengan suara 34 berbanding 15. Namun, pada 6 Maret, Fiame kembali menghadapi tantangan kepemimpinan dari La’auli, yang berhasil ia kalahkan dengan suara 32 berbanding 19, kali ini dengan bantuan Tuilaepa.

Berbicara saat kunjungan ke Aotearoa minggu lalu, Fiame menyebutkan bahwa kawasan Pasifik tengah menghadapi masa sulit akibat dinamika geopolitik. Ia menegaskan fokusnya adalah menyelesaikan masa jabatannya.

“Kami sudah menghadapi dua mosi tidak percaya. Saya selalu katakan bahwa parlemen akan menentukan apakah kami tetap berkuasa sebagai pemerintahan minoritas, dan tampaknya status quo masih berlaku,” ujar Fiame.

Ia menambahkan bahwa anggaran yang ditolak minggu depan menjadi momen penentu kepercayaan parlemen.

“Menurut pengamatan saya, tidak ada yang benar-benar ingin pemilu lebih awal. Ada sejumlah masalah teknis, termasuk pendaftaran ulang pemilih yang belum rampung—kami baru mencapai sekitar 60 persen,” jelasnya. (*)