Jayapura, Jubi- Menteri Luar Negeri Prancis, Manuel Valls akan kembali ke Kaledonia Baru untuk pembicaraan politik lebih lanjut, walau seminggu lebih lambat dari yang direncanakan semula.
Berdasarkan laporan media lokal, setelah kunjungan awalnya selama satu minggu ke Kaledonia Baru, yang berakhir pada 1 Maret, Valls mengatakan ia berencana kembali untuk melakukan pembicaraan politik lebih lanjut sekitar 22 Maret, demikian dikutip jubi.id dari laman situs RNZ Pasifik, Senin (17/3/2025).
Namun, rencana itu berubah menjadi kunjungan empat hari antara tanggal 29 Maret dan 1 April. Sementara itu, mantan Perdana Menteri Prancis juga harus melakukan perjalanan ke Pulau La Réunion (di Samudra Hindia) dan saat ini sedang mengunjungi wilayah seberang laut Karibia Prancis di Martinique dan Guadeloupe.
Valls berhasil mengumpulkan semua pemangku kepentingan politik di meja yang sama untuk membicarakan status kelembagaan dan masa depan wilayah Pasifik Prancis selama kunjungan pertamanya ke Kaledonia Baru awal bulan ini.
Ia meninggalkan dokumen “sintesis” publik yang merangkum pandangan kubu pro-Prancis dan pro-kemerdekaan yang seringkali sangat antagonistik.
Kedua kubu juga telah dengan jelas menyatakan bahwa pembicaraan, sejauh ini, hanya dapat digambarkan sebagai “diskusi”, bukan negosiasi, yang dapat dilakukan pada tahap selanjutnya.
Dalam wawancara dengan media Prancis BFMTV dan RMC minggu lalu, Valls mengatakan tidak yakin situasi di Kaledonia Baru telah mereda.
“Kondisinya masih tegang karena sudah terjadi banyak kekerasan (sejak kerusuhan Mei 2024), banyak ketakutan, banyak rasisme, dan orang-orang tidak lagi berbicara satu sama lain.”
“Saya akan terus bekerja dengan penuh kerendahan hati,” katanya, seraya menambahkan, “karena meskipun kita berhasil menyatukan semua kekuatan politik sehingga mereka dapat berbicara satu sama lain lagi, kita masih jauh dari kesepakatan.”
“Kita harus memahami ketakutan yang dialami semua rekan senegara kita di sana, terutama mereka yang berasal dari Eropa. Dan juga memahami aspirasi orang Kanak untuk emansipasi dan dekolonisasi. Jadi ini adalah dua logika yang masih berlangsung dan sekarang kita harus memastikan bahwa melalui dialog, kesepakatan politik dapat muncul dari ini,” tambahnya. (*)
Discussion about this post