Jayapura, Jubi – Rangkaian perjanjian tingkat tinggi terkini antara Papua Nugini dan Prancis menandai perkembangan signifikan dalam hubungan geopolitik PNG, didorong oleh apa yang tampaknya merupakan konvergensi kepentingan nasional.
Demikian analisis yang ditulis oleh jurnalis RNZ yang berbasis di Port Moresby, Papua Nugini, yang dikutip jubi.id, Selasa (17/6/2025).
“Hubungan yang semakin mendalam” ini bukan tentang satu kepribadian, tetapi lebih tentang penyelarasan yang terencana antara prioritas ekonomi, keamanan, dan diplomatik dengan PNG, dengan memanfaatkan sepenuhnya posisinya sebagai pemain terbesar dan paling strategis di Pasifik.
Pemeriksaan terhadap hasil-hasil utama menyingkapkan kemitraan yang saling menguntungkan, yang mencerminkan diversifikasi strategis PNG dan ambisi jangka panjang Prancis sendiri sebagai kekuatan Pasifik.
Pendorong utamanya adalah alasan ekonomi bersama. Dari sudut pandang Port Moresby, kemitraan ini menawarkan jalur yang jelas menuju diversifikasi dan ketahanan ekonomi.
Namun, banyak orang di PNG menyaksikan dengan penuh minat dan bertanya: seberapa burukkah PNG menginginkan hal ini?
Sementara Perdana Menteri James Marape menawarkan kepada Prancis Zona Ekonomi Khusus (ZEK) di Port Moresby untuk bisnis Prancis, ia juga memberi nama tempat pengamatan di Taman Nasional Variarata di Port Moresby dengan nama Presiden Emmanuel Macron, yang memicu protes dan kemarahan banyak orang di negara tersebut.
Usulan untuk mendirikan ZEK khusus bagi industri Prancis merupakan upaya penting untuk menarik modal dari luar mitra tradisional PNG.
Hal ini secara strategis dipadukan dengan pengamanan masa depan proyek LNG Papua yang bernilai miliaran dolar.
Komitmen pribadi Macron untuk bekerja sama dengan TotalEnergies guna menjaga proyek tetap sesuai jadwal memberikan stabilitas krusial bagi salah satu usaha ekonomi PNG yang paling signifikan.
Bagi Prancis, pengaturan ini mengamankan investasi energi utama bagi perusahaan nasional juaranya dan membangun pijakan ekonomi yang lebih kuat di kawasan yang secara strategis penting antara Asia dan Pasifik.
Di bidang keamanan, hubungan tersebut membahas kebutuhan nyata kedua negara.
PNG menghadapi tantangan besar dalam memantau Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,4 juta kilometer persegi, yang membuatnya rentan terhadap penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU).
Penyelesaian Perjanjian Shiprider dengan Prancis memberikan pengganda kekuatan praktis, dengan memanfaatkan aset angkatan laut Prancis untuk meningkatkan kemampuan pengawasan maritim PNG. Langkah ini, bersama dengan pembicaraan pertahanan yang direncanakan mengenai kerja sama udara dan maritim, memungkinkan PNG untuk mendiversifikasi arsitektur keamanannya.
Bagi Prancis, sebagai negara berdaulat yang memiliki wilayah seperti Kaledonia Baru dan Polinesia Prancis, berpartisipasi dalam operasi keamanan regional memperkuat peran dan komitmennya terhadap stabilitas di Indo-Pasifik.
Kemitraan ini juga merupakan sarana untuk meningkatkan pengaruh diplomatik.
Port Moresby telah mencatat pentingnya bekerja sama dengan mitra yang memegang keanggotaan tetap di Dewan Keamanan PBB dan memiliki kursi di G7 dan G20.
Penyelarasan ini memberi PNG saluran yang kuat ke forum-forum pengambilan keputusan global. Langkah timbal balik untuk mendirikan Kedutaan Besar PNG di Paris semakin memperkuat hubungan tersebut pada landasan yang matang.
Sinergi diplomatik ini mungkin paling baik diilustrasikan oleh dukungan penuh Prancis terhadap upaya PNG untuk menjadi tuan rumah Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa di masa mendatang. Dukungan ini memberi PNG peluang besar untuk memimpin di panggung dunia, sekaligus memungkinkan Prancis menunjukkan kredibilitasnya sebagai mitra utama bagi Kepulauan Pasifik.
Kemitraan PNG–Prancis yang semakin mendalam ini tidak terjadi begitu saja.
Hal ini berlangsung dalam konteks yang lebih luas dari meningkatnya persaingan geopolitik di seluruh Pasifik.
Pandangan Barat terhadap kemunculan cepat Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang dominan di kawasan tersebut telah membentuk kembali lanskap strategis, yang mendorong kekuatan tradisional untuk terlibat kembali dengan urgensi baru.
Amerika Serikat telah menanggapinya dengan meningkatkan jejak diplomatik dan keamanannya secara signifikan, sebuah langkah yang ditandai dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Port Moresby untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan.
Demikian pula, Australia – mitra keamanan tradisional PNG – tengah berupaya memperkuat pengaruhnya yang telah lama ada melalui inisiatif seperti kesepakatan bernilai jutaan dolar untuk membentuk tim PNG di Liga Rugbi Nasional (NRL), sebuah latihan kekuatan lunak yang dilaporkan terkait dengan hasil keamanan.
Lingkungan yang kompetitif ini, pada gilirannya, telah menciptakan kekuatan yang lebih besar bagi negara-negara Pasifik, yang memungkinkan mereka untuk mendiversifikasi kemitraan di luar sekutu lama dan menyediakan lahan yang subur bagi kekuatan Eropa seperti Prancis untuk menegaskan kepentingan strategis mereka sendiri.
Landasan yang kuat bagi hubungan ini adalah sikap publik bersama terhadap pengelolaan lingkungan. Kesepakatan tentang perlunya studi ilmiah yang ketat sebelum penambangan laut dalam dilakukan menyelaraskan kebijakan nasional PNG dengan posisi kehati-hatian lingkungan.
Kesamaan ini meluas ke aksi iklim yang lebih luas, di mana komitmen Prancis terhadap konservasi di Pasifik selaras dengan status PNG sebagai negara garis depan yang rentan terhadap perubahan iklim.
Penyelarasan nilai-nilai ini memberikan dasar kerja sama yang tahan lama dan penting secara politis, yang memungkinkan kedua negara bersama-sama mengadvokasi keadilan iklim dan perlindungan laut.
Bagi perekonomian Papua Nugini, kemitraan yang semakin dalam dengan Prancis ini sangat penting karena menyediakan stabilitas tingkat tinggi bagi proyek LNG Papua yang bernilai miliaran dolar dan menciptakan jalur langsung bagi investasi baru melalui ZEK yang diusulkan untuk bisnis Prancis.
Lebih jauh lagi, dengan bergerak untuk menyelesaikan Perjanjian Shiprider guna memerangi penangkapan ikan ilegal, pemerintah secara aktif melindungi sumber daya ekonomi yang vital.
Terkait kredibilitas Marape dalam politik lokal, hasil ini adalah keberhasilan nyata yang dapat ia tunjukkan kepada bangsa saat ia berjuang melawan kemerosotan kredibilitas besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir.
Mendapatkan komitmen pribadi dari pemimpin negara G7, memperoleh dukungan bagi PNG untuk menjadi tuan rumah Konferensi Kelautan PBB di masa mendatang, dan meningkatkan keamanan nasional menunjukkan kepemimpinan yang efektif di panggung dunia.
Hal ini memungkinkannya membangun narasi tentang seorang negarawan kompeten yang, melalui “hubungan pribadi yang hangat”, dapat memenuhi janji-janji peluang ekonomi dan keamanan nasional, sambil memperkuat kedudukan politiknya di dalam negeri. (*)
Discussion about this post