Jayapura, Jubi – Dewan Pimpinan Besar yang baru diangkat kembali telah memilih mantan perwira militer, Ratu Viliame Seruvakula, sebagai Ketua Adat Fiji, dan dia telah berjanji untuk memajukan iTaukei bersama dengan multi-etnis lainnya.
Turaga Na Vunivalu Nasautoka mengatakan meskipun ada banyak perubahan yang terjadi selama 15 tahun terakhir, dia siap bekerja sama dengan GCC baru secara keseluruhan.
More Read
“Kita sudah 15 tahun sejak Great Council of Chiefs [GCC] terakhir dan banyak yang telah berubah sejak saat itu,” kata Ratu Viliame kepada fijitimes.com.fj yang dikutip Jubi, Jumat (1/3/2024).
“Kami sekarang sampai pada titik di mana, melihat hasil kajian ini, cukup jelas bahwa selama beberapa tahun terakhir, masyarakat menjadi lebih sadar dalam mencari sesuatu untuk membantu mereka, membimbing mereka maju, terutama kaum muda,” kata Ratu Viliame.
“Tapi kami menantikan tantangan ke depan,” tambahnya.
Ia mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, namun ia optimis bahwa dengan bantuan dari vanua, Fiji akan maju. Ratu Viliame mengatakan ini adalah pertama kalinya dia menjadi anggota GCC, mengambil alih pemerintahan dari mendiang ayahnya, mantan politisi dan pendidik, Ratu Semi Seruvakula.
Ia memperoleh 27 suara untuk mengamankan posisi tersebut. Sementara Ketua Nadi Ratu Meli Saukuru ditunjuk sebagai wakil ketua setelah memperoleh suara tertinggi kedua.
Pemungutan suara diawasi dan dibantu oleh pejabat dari Kantor Pemilihan Umum Fiji.
Sementara itu mantan perdana menteri dan pemimpin Partai Buruh Fiji, Mahendra Chaudhry, menyerukan Dewan Agung (GCC) untuk ‘melindungi dirinya sendiri’ agar tidak menjadi alat bagi mereka yang mencari dominasi politik.
Dia mengatakan kesalahan serupa dilakukan setidaknya tiga kali ketika mendukung kudeta yang didukung militer yang secara paksa menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada tahun 1987 dan 2000.
Hal ini, kata Chaudhry, sangat merusak hubungan antara dua komunitas besar di Fiji.
“Tindakan pengkhianatan ini sebagian besar tidak dihukum karena kekebalan [konstitusional] diberikan kepada para pelaku kudeta,” katanya.
Chaudhry mengatakan orang-orang yang terkait erat dengan partai politik harus didiskualifikasi dari posisi ketua GCC.
Dia mengatakan GCC harus mengejar agenda pembangunan untuk masyarakat adat.
Chaudhry menambahkan bahwa kondisi ekonomi dan sosial Fiji yang tertekan dengan tingginya pengangguran dan kemiskinan merupakan akibat langsung dari peristiwa tragis ini, karena 75 persen masyarakat adat kini hidup dalam kemiskinan.
“Sayangnya, ada indikasi jelas bahwa beberapa elemen dalam pemerintahan koalisi masih mengikuti jalur yang sama dan berebut posisi untuk mencapai tujuan mereka,” katanya. (*)
