Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka telah menekankan bahwa pemerintah tidak ikut campur dalam penunjukan CEO perusahaan publik. Menurutnya, setiap penunjukan CEO perusahaan publik adalah keputusan yang diserahkan kepada dewan komisaris masing-masing.
Sebagai Menteri Luar Negeri, Rabuka memberikan jaminan kepada parlemen bahwa semua pengangkatan kepala misi telah memenuhi persyaratan jabatan, dan pemilihannya dilakukan oleh otoritas terkait yang terlibat.
Saat berbicara kepada sidang parlemen, Rabuka menyinggung juga pengajuan ahli hukum dari Fiji untuk dapat ditunjuk menjadi hakim Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Menurut Rabuka, Fiji juga telah disebut sejumlah pihak dalam pembahasan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Timur Tengah.
Rabuka mengatakan jika aliansi Pemerintah Fiji berkomitmen untuk turut serta dalam upaya menjaga perdamaian, hal itu akan membawa sejumlah risiko, akan tetapi Fiji tetap akan menjaga komitmen itu. Rabuka juga menyinggung masalah kesalahpahaman yang sengaja disebarluaskan terkait upaya pengajuan pemerintahan di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki Israel.
Rabuka meyakinkan parlemen bahwa Fiji mendukung kedaulatan negara, prinsip non-agresi dan non-intervensi terhadap urusan dalam negeri suatu negara. Fiji juga berkomitmen kepada penyelesaian konflik dengan cara damai, sesuai dengan Piagam PBB. Menurut Rabuka, Fiji juga akan terus menjunjung integritas lembaga multilateral.
Rabuka mengatakan pihak oposisi terus menyiratkan bahwa perjalanan yang dilakukan pejabat pemerintah adalah pemborosan sumber daya pemerintah. Akan tetapi, Rabuka telah mengklarifikasi bahwa perjalanan tersebut diperlukan untuk memulihkan kepercayaan dan rasa hormat bagi Fiji di kawasan maupun di tingkat internasional. Menurutnya,
Ia mengatakan, bagi Pasifik, kerendahan hati merupakan kunci dari seni diplomasi. Praktik sebelumnya yang menyombongkan diri dan melakukan lompatan tidak mencerminkan cara Pasifik.(*)
Discussion about this post