Jayapura, Jubi – Misi Forum Kepulauan Pasifik atau PIF tiba Nouméa, Jumat (25/10/2024). Mereka akan memulai serangkaian pencarian fakta dalam kerusuhan di Kaledonia Baru pada Mei silam.
Delegasi Misi PIF dalam sebuah siaran pers mengonfirmasi kedatangan mereka hanya untuk mengobservasi situasi Kaledonia Baru pascakerusuhan Mei. Mereka akan bekerja sesuai mandat serta ketentuan yang telah disepakati Pemerintah Kaledonia Baru dan Pemerintah Prancis.
“Misi ke Kaledonia Baru datang pada saat yang penting. Misi ini menavigasi dinamika politik yang kompleks di Kaledonia Baru, dan berupaya mengatasi tantangan sosial, serta ekonominya.” Demikian siaran pers Delegasi Misi PIF yang dikutip RNZ Pasific, Minggu.
Misi di Kaledonia Baru dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, sejak Minggu. Perdana Menteri Tonga Hu’akavameiliku Siaosi Sovaleni menjadi pemimpin delegasi tersebut. Adapun anggota delegasi terdiri atas Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Peter-Shanel Agovaka.
Misi PIF sedianya dimulai pada Agutus, tetapi ditunda menyusul ketegangan baru antara Pemerinah Prancis dan Kaledonia Baru. Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka mengancam mundur dari misi tersebut apabila Pemerintah Kaledonia tidak kooperatif.
Delegasi misi diagendakan mengunjungi sejumlah pemangku kepentingan, termasuk tokoh-tokoh politik Kaledonia Baru, sehubungan kerusuhan di Nouméa pada Mei silam. Mereka juga akan berdialog dengan pengusaha, serta para pengelola layanan kesehatan, dan pendidikan setempat.
Duta Besar Prancis untuk Pasifik Véronique Roger-Lacan menyatakan delegasi akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai kerusuhan di Nouméa. Mereka akan mengunjungi, dan mewawancarai berbagai pihak dari semua kelompok kepentingan di Kaledonia Baru, kubu loyalis Prancis maupun pro-kemerdekaan.
“Ini agar mereka [delegasi] lebih memahami apa yang sesungguhnya terjadi pada [kerusuhan] 13 Mei. Itu sekaligus memastikan tidak hanya satu pihak yang terwakili [didengarkan penjelasannya],” kata Roger-Lacan dalam wawancara di Radio Rythme Bleu di Nouméa, Jumat.
Menurutnya, tidak mudah bagi pihak luar memahami kondisi di Kaledonia Baru. Namun, demi menghormati prinsip multilateralisme, Prancis harus menerima kunjungan misi PIF.
“Ide awal kunjungan ialah saat pemimpin PIF menyerukan deeskalasi situasi dan mengimbau dialog di Kaledonia Baru. Sejak saat itu, sebagian besar [kerusuhan] telah mereda,” kata Roger-Lacan.
Menuju dialog politik
Dialog politik juga diserukan kembali oleh Menteri Luar Negeri Prancis, François-Noël Buffet dalam lawatan empat harinya di Kaledonia Baru, pekan lalu. Dia juga kembali meyakinkan Rakyat Kaledonia Baru mengenai hak penentuan nasib sendiri.
Pemerintah Kaledonia Baru juga telah menunda Pemilu, dari Mei 2024 hingga menjadi November 2025. Penundaan itu untuk memberi kesempatan para pemangku kepentingan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan baru melalui dialog politik. Kesepakatan baru tersebut diharapkan sebagai pengganti Perjanjian Otonomi Nouméa 1998.
Majelis Nasional Prancis telah menyetujui penundaan Pemilu Kaledonia Baru. Mereka dijadwalkan mengesahkan keputusan itu pada 6 November mendatang.
Majelis Nasional Prancis juga akan mengutus dua pemimpin mereka dalam muhibah ke Kaledonia Baru pada 9–14 November mendatang. Kedua pemimpin Majelis Nasional Prancis ialah Gérard Larcher dan Yaël Braun-Pivet. Muhibah mereka untuk memperkuat misi rencana dialog politik di Kaledonia Baru.
Duta Besar Prancis untuk Pasifik Véronique Roger-Lacan Roger-Lacan berharap Delegasi PIF dan berbagai misi lain turut mengecam semua bentuk kekerasan. Mereka juga harus menyerukan peredaan konflik di Kaledonia Baru.
Bertahan dari dampak kerusuhan
Ketegangan politik dan keamanan memuncak di Kaledonia Baru pada 13 Mei silam. Kerusuhan pun pecah sehingga menewaskan 13 orang dan melukai ratusan lainnya.
Sebanyak 11 dari 13 korban tewas tersebut ialah warga sipil. Adapun dua korban lain ialah personel Polisi Prancis.
Kerusuhan massal itu juga diwarnai aksi penjarahan di sejumlah toko dan pusat perekonomian di Nouméa. Kerugian materialnya diperkirakan sekitar 2,2 miliar euro atau Rp37 triliun.
Kerusuhan membuat perekonomian makin terpuruk di Kaledonia Baru. Sekitar 800 usaha ekonomi berhenti beroperasi dan 20 ribu warga menjadi penganggur akibat kerusuhan tersebut.
Pemerintah Prancis telah menggelontorkan sekitar 400 juta euro atau Rp6,75 triliun bantuan darurat keuangan dalam lima bulan terakhir untuk menopang perekonomian Kaledonia Baru. Dalam kondisi normal, transfer keuangan Prancis ke Kaledonia Baru, sekitar 1,5 miliar euro, atau Rp25,3 triliun setahun. (*)
Discussion about this post