Jayapura, Jubi – Perdana Menteri Fiji Sitiveni Rabuka bersama Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menandatangani pakta pertahanan baru yang dianggap sebagai langkah penting di tengah meningkatnya ketegangan strategis di kawasan Pasifik. Penandatanganan berlangsung di sebuah hotel mewah di pantai barat Fiji pada akhir pekan lalu.
“Kita semua berdoa agar ini bukan pertanda bahwa kita menghadapi tahun-tahun berbahaya di masa mendatang,” ujar Rabuka sambil tersenyum kecil dalam konferensi pers yang dikutip Jubi dari www.rnz.co.nz, Selasa (26/11/2024).
Menurut Rabuka, kunjungan ini bertujuan membahas perdamaian dan upaya mempertahankannya. Komentar tersebut mencerminkan campuran antisipasi dan kekhawatiran yang dirasakan oleh para pemimpin Pasifik terhadap dinamika kekuatan besar di kawasan.
Dalam kunjungannya, Austin dan Rabuka mengumumkan bantuan sebesar USD 5 juta dari AS untuk mendukung modernisasi militer Fiji. Selain itu, mereka menandatangani perjanjian baru terkait kerja sama logistik bilateral. Perjanjian ini bertujuan mempermudah AS mendukung Fiji dalam keadaan darurat dengan memasok bahan bakar dan kebutuhan medis.
Rabuka memuji langkah tersebut dan menilai bantuan keamanan AS sangat dibutuhkan.
“Kerja sama ini membantu Fiji melindungi perbatasan dan sumber daya maritim kami serta menanggulangi kejahatan transnasional,” ungkapnya.
Kedua negara juga memulai pembahasan perjanjian status pasukan yang akan mengatur penempatan dan pengaturan personel militer AS di Fiji. Perjanjian ini membuka peluang untuk meningkatkan latihan militer bersama dan memperkuat hubungan pertahanan kedua negara.
Meskipun demikian, Austin menegaskan bahwa pembicaraan mengenai pembangunan pangkalan militer permanen tidak dilakukan. “Tidak ada gagasan atau diskusi terkait pangkalan permanen,” ujarnya.
Jennifer Parker, ahli dari National Security College di Australian National University, menyebut perjanjian ini sebagai langkah strategis. “Kita mungkin akan melihat lebih banyak pasukan AS yang berlatih atau berkunjung ke Fiji, namun bukan untuk mendirikan pangkalan permanen,” jelasnya.
Fiji dianggap strategis karena lokasinya dekat jalur laut utama di Pasifik. Dengan meningkatnya kekuatan militer Tiongkok, AS memperkuat posisinya di kawasan untuk menjaga pengaruhnya.
Selain Fiji, AS juga memperluas kehadiran militernya di Papua Nugini dan membangun kembali fasilitas militer di berbagai wilayah Pasifik, seperti Palau dan Kepulauan Mariana Utara.
Para pemimpin Pasifik, termasuk Rabuka, terus menyerukan perdamaian di kawasan. Namun, pakta pertahanan seperti ini dinilai memunculkan ketegangan antara retorika perdamaian dan realitas meningkatnya militerisasi.
Anna Powles dari Universitas Massey menekankan perlunya pembahasan lebih luas tentang dampak perjanjian keamanan terhadap stabilitas kawasan.
“Ada kebutuhan mendesak untuk memastikan negara-negara Pasifik membangun kerangka kerja praktis yang mendukung perdamaian, bukan militerisasi,” ujarnya.
Jennifer Parker melihat dinamika ini sebagai peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara Pasifik.
“Persaingan strategis ini dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan investasi dan ketahanan infrastruktur yang sangat dibutuhkan,” katanya.
Namun, kelompok masyarakat sipil di Pasifik menyerukan perhatian lebih terhadap kebutuhan mendasar seperti kesehatan dan pembangunan, daripada fokus pada aspek militerisasi. “Pertanyaannya, apakah investasi ini benar-benar mendukung keamanan manusia?” ungkap Sharon Bhagwan, aktivis perdamaian di Fiji. (*)
Discussion about this post