Jayapura, Jubi – Seperti banyak negara di Pasifik, Fiji menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan perikanan lepas pantai, termasuk memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di Zona Ekonomi Eksklusif, kata Menteri Perikanan Fiji, Kalaveti Ravu.
Dalam sambutannya pada peluncuran lokakarya transparansi perikanan di Novotel, Lami pekan lalu di Suva, Ravu mengatakan bahwa Pemerintah diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut yang berharga ini demi kepentingan masyarakat dan generasi berikutnya.
“Ia mengatakan ada kebutuhan mendesak bagi pembangunan ekonomi untuk melestarikan dan melindungi ekosistem laut kami,” demikian dikutip Jubi dari fijitimes.com, Sabtu (21/10/2023).
“Ini adalah tantangan yang memerlukan inovasi, kolaborasi, dan yang terpenting, transparansi,” kata Ravu.
“Transparansi adalah landasan pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.”
“Ini adalah mercusuar yang memandu kita dalam upaya kolektif untuk memastikan perikanan kita dikelola secara berkelanjutan, bahwa manfaat yang diperoleh dari lautan kita didistribusikan secara adil dan bahwa kesehatan lingkungan laut kita tetap terjaga demi masa depan yang berkelanjutan.”
Diselenggarakan oleh Kementerian Perikanan dan World Wildlife Fund, lokakarya ini mempertemukan para ahli dan perwakilan pemerintah di industri perikanan untuk membahas cara-cara membangun transparansi dan keberlanjutan di sektor perikanan lepas pantai negara itu. (*)